Terkait Perlawanan di Rampang, PMPHI : Kami Mohon kepada Presiden Tarik semua Aparat Batalkan Pembangunan

by

GEOSIAR.COM, MEDAN,– Korwil Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat mengatakan, perlawanan masyarakat Melayu di Rempang menimbulkan keprihatinan semua pihak, khususnya masyarakat Indoensia.

“Kami berharap kepada pihak terkait, jangan gampang sekali menyatakan perlawanan masyarakat itu telah disusupi provokator. Ingat pembangunan itu untuk siapa, kalau tidak berguna bagi rakyat lebih baik jangan dipaksakan, karena pemerintah hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Gandi Parapat menjawab wartawan, Senin (18/9/2023).

Drs Gandi Parapat selaku suku Batak, mengatakan, mendengar dan melihat di media telivisi, dan membaca berita serta banyaknya video yang tersebar di media, ikut merasa prihatin dengan kejadian tersebut. “Bagaimana bisa kampung tua yang telah dihuni ratusan tahun lalu, kini akan dikosongkan, padahal selama ini masyarakat setempat tidak pernah kisruh, hidup rukun dan damai di pulau tersebut,” jelas Gandi.

Kejadian Rempang ini, lanjut Gandi, akan sama seperti pulau Komodo nantinya. Di pulau Komodo, kata Gandi, masyarakat juga sudah tidak bisa berbuat apa, karena akan dibangun dinasti wisata bartaraf internasional.

“Kejadian ini meningkatkan keprihatinan kami, khususnya masyarakat Melayu. Terlepas benar atau salah pertarungan masyarakat Melayu Rempang, kami menyakini semua suku atau kelompok masyarakat sekarang merasa was was, apakah akan ada giliran untuk di gusur..? Padahal menurut kami situs situs atau tempat yang bersejarah seperti Rempang harus dipelihara, sebagai kekayaan budaya dan sejarah masa lampau,” harapnya.

Lebih jauh kata Gandi, Indonesia diakui oleh dunia, karena dalam sebuah Negara bernama Indonesia hidup berbagai macam suku, yang mendiami tempat tempat terpencil sebagai mata dan telinga pemerintah, bila ada penyusupan musuh. Keutuhan negara atau suku suku yang ada di Negara ini, adalah sebuah kekayaan dan identitas bangsa Indonesia seperti bangsa bangsa lain di dunia.

“Kalaupun hanya ribuan masyarakat Melayu yang mengalami penderitaan itu, kami menyakini semua suku di Indonesia ini menyesalkan peristiwa itu. Kami tidak berani menyalahkan pihak pihak tertentu, tapi sangat menyesalkan peristiwa itu, kami hanya bisa membantu masyarakat Melayu melalui Doa, agar saudara saudara yang mengalami masalah tersebut, selalu sehat dan tidak berfikir radikal untuk melawan pemerintah,” harapnya.

PMPHI kata Gandi, sangat menyakini Suku Melayu/masyarakat Melayu, yang melakukan perlawanan tidak semua itu orang bodoh, pasti banyak yang memahami situasi dan kondisi Negara ini. “Pihak tertentu hendaknya, dapat melakukan pendekatan secara soft terhadap masyarakat setempat, agar masyarakat yang tergusur dari tanahnya tidak melakukan perlawanan, sebab harus diingat pemerintah ada karena adanya masyarakat.

Jadi, lanjut Gandi, masalah suku Melayu di Batam/ Riau adalah pelajaran sangat berharga bagi Pemerintah. “Kami mohon kepada Presiden Jokowi, tarik semua aparat batalkan pembangunan itu. Harus malu kita kepada diri kita sendiri, disana bukan perang. Kalau harus dibangun, pindahkan ke tempat yang Presiden janjikan ke Masyarakat 500 M kepada masyarakat yang akan digusur. Harus dipelihara tempat bersejarah atau tempat suku suku di Indonesia,” pungkas Gandi.(red)