GEOSIAR.COM, JAKARTA,– Anggota DPR RI Fraksi Parta Demokrat Komisi 7 Drs Hendrik H Sitompul MM mengatakan, pointer penting yang disampaikan pada rapat kerja (raker) dengan Menteri ESDM RI, yaitu terkait Pengawasan.
“Salah satu pointer yang penting, bagi kami adalah seperti pengawasan pak menteri. Dan ini kelihatannya terus kasusnya berulang ulang. Terkait dengan subsidi ini. Kami minta keseriusan dari Kementrian ESDM sebagai pembina. Untuk menyiapkan lembaga atau apapun namanya, terkait dengan pengawasan ataupun satgas apapun. Istilahnya gitu loh,” tegas Hendrik Sitompul pada saat Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Ini penting lanjut Hendrik, untuk mensupport juga Dirjen Migas BP, selanjutnya Pertamina sebagai operator terhadap subsidi. “Jadi kami harapkan, Kementrian ESDM sangat serius untuk membentuk lembaga pengawasan
terkait subsidi,” tegasnya lagi.
Berikutnya, Hendrik Sitompul mengingatkan Pak Menteri untuk program program 2023 agar segera direalisasikan, terkait dengan program kemasyarakatan. “Karena itu juga merupakan pintu masuk bagi kami, untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat terkait program kami ke depan,” harap Hendrik Sitompul.
Nah yang paling penting, lanjut Hendrik, terkait program program yang ada di Dapil. “Kami berharap, program program ini tidak menjadi kebingungan di masyarakat. Karena apa? Karena ada temuan bagi kami, contoh konkrit nelayan dan petani. Itu kelihatannya ada kejar kejaran, antara apa? Pemda setempat dengan kita gitu.
Jadi, seakan akan program itu adalah program dari pemda. Karena apa? Karena mereka katakan, bahwa kami juga sebelumnya sudah berkomunikasi dengan. Kementerian gitu loh,” tambahnya.
Jadi ini, kata Hendrik, perlu penegasan, karena apa? Karena beberapa tahun lalu, pihaknya lanjut Hendrik, sempat hampir dipanggil polisi, terkait itu kenapa? “Karena ada pungutan yang dilakukan untuk menerima. Ini juga saya kira. Pak menteri tolong penegasan untuk stafnya di bawah agar benar benar transparan,” tegas Hendrik.
Menurut Hendrik, kebijakan tepat untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan jangan terjadi lagi. “Program ini menjadi main mainan di masyarakat, dan juga ada kelihatan pakai tender tender lagi pak menteri. Iya, jadi siapa yang membutuhkan? Dapat berapa gitu loh? Nah ini yang terbukti bahwa kemarin itu ada panggilan dari polisi gitu loh, untuk ke salah satu dinasnya, dan kami juga mau dimintai keterangan terhadap itu,” ungkap Hendrik.
Hendrik berharap, bahwa program program masyarakat tentu harus diketahui. “Ya harus kami ketahui siapa yang menerima itu. Jangan salah nanti dibuat program acara, sekarang penyerahan kami enggak tahu siapa yang menyerahkan, nama
siapa gitu loh. Nah ini yang kami ingatkan kembali kepada Pak menteri dan sejarahnya untuk program program kemasyarakatan ini harus berkoordinasi dengan komisi 7,” tegas Hendrik.
Yang terakhir pak
menteri, lanjut Hendrik, Program PLTS terpadu di dapil Sumut 1 meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi belum terasa.(cno/ns)
