GEOSIAR.COM, MEDAN,– Korwil Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat mempertanyakan, siapa sebenarnya yang paling berani membela rakyat, apa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Ramayadi atau Walikota Medan Bobby Nasution.
“Dari segi keberanian dan menguntungkan rakyat saat ini masih Bobby, memecat Kadis dan memerintahkan pemborong lampu pocong, mengembalikan uang Rp 21 Miliar dan membongkar semua lampu Pocongnya. Gubsu tidak mau ketinggalan, dalam kunjungan Presiden ke jalan berlumpur yang disekitarnya pohon Kelapa Sawit dengan mobil sedan mewah. Satu hari setelah itu Gubsu memecat Kadis PUPR SU,” tegas Gandi menjawab wartawan di Medan, Kamis (8/6/2023).
Hal itu, lanjut Gandi, seperti imbalan kesalahan yang dibuat Kadis PUPR tersebut. Ada kemungkinan, kata Gandi, jalan yang sengaja ditinjau Presiden dengan mobil Sedan mewah salah satu jalan yang diperbaiki dari biaya Rp 2.7 T.
“Gubsu tidak berani meminta uang dikembalikan Kontraktor atas pekerjaan yang dianggap bermasalah. Jadi, kalau ditinjau dari keberanian dan tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat, Edy Ramahyadi tidak imbang dengan Bobby,” tegas Gandi lagi.
Walaupun Gubsu Edy Ramayadi punya prestasi, lanjut Gandi, untuk membeli atau mengganti rugi tanah Rp 152 Miliar, dengan luas 300 H dari PTPN II yang kabarnya tidak punya hak karena tidak pernah ada HGU. Selain itu kata Gandi, membeli Medan Club yang tidak bersertifikat, membuat Proyek jalan Rp 2.7 T.
Menurut Gandi, Bobby tidak mau mempermasalahkan apakah tugas Gubsu atau tugasnya. Namun suatu yang sangat dibutuhkan masyarakat dia membantu Gubsu seperti membangun/memperbaiki 3 ruas jalan Provinsi sepanjang 6,9 Km.
Jalan itu, kata Gandi, diperbaiki Walikota Medan 6,9 Km, kemungkinan bisa dinilai orang pekerjaan Gubsu yang dananya dari Rp 2,7 Triliun, dan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut bisa mengucapkan terima kasih kepada Gubsu. Sehingga mendoakan agar Edy terpilih lagi menjadi Gubsu di 2024.
“Tapi untung juga Bobby, melalui Media memberitahu bahwa dia tidak membiarkan masyarakat kota Medan mengeluh karena jalan rusak, padahal tanggungjawab Gubsu,” tambahnya.
Selain itu kata Gandi, yang muncul di Media bahwa banyak pembangunan mangkrak/tidak selesai atau belum bisa dimanfaatkan padahal kontrak sudah selesai, atau biaya sesuai dengan kontrak mengerjakan itu sudah dikeluarkan. “Semangat berapi api Gubsu sebenarnya harus diacungkan Jempol. Namun dengan berita banyaknya Proyek yang mangkrak seperti bangunan di Siosar Rp 33 Miliar, belum bisa dimanfaatkan padahal Kontraknya sudah selesai,” jelasnya.
Mangkraknya beberapa bangunan Gubsu, kata Gandi, apakah karena salah hitung atau kurang uang sehingga Kontraktor tidak mampu menyelesaikan sampai tuntas. Kalau dananya dikorupsi Gubsu, menurut Gandi, hal yang kurang masuk diakal, karena Gubsu itu kelihatan jujur tidak mau berbelit belit, apalagi masalah uang. “Namun timbul pertanyaan besar, apa masalah sehingga banyak bangunan yang mangkrak,” tanya Gandi.
Bangunan yang mangkrak itu, lanjut Gandi, sebaiknya harus dituntaskan sebelum Edy dan Ijeck menjadi rakyat biasa. “Kami sangat yakin itu semua tanggungjawab Gubsu, tidak ada kaitan dengan Wagubsu, karena menurut info hubungan mereka sudah lama tidak harmonis. Kalau dilimpahkan sebagai tanggungjawab penuh Kadis yang bersangkutan, terserah pak Gubsu, karena Kadis itu anak buahnya. Semua masalah sebaiknya diselesaikan sebelum mereka meninggalkan jabatan,” pungkas Gandi.(red)
