GEOSIAR.COM, JAKARTA,– Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Komisi 7 Drs Hendrik H Sitompul MM menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Kementrian ESDM di DPR RI Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Pada kesempatan itu, usai mendengar paparan dari Menteri ESDM, Hendrik mempertanyakan terkait proses Wisindustri pertambangan. “Kalau kita lihat disini, ada dibuat garis putus-putus antara minerba dan perindustrian ini dan ini saya kira sangat menarik sekali. Ketiga proses bisnis pertambangan ini akan dipayungi oleh regulasi atau ketentuan yang ada dimasing-masing di kementerian.,” jelas Hendrik.
Disini, lanjut Hendrik, ada eksploitasi, penambangan, pengolahan, manifetering dan produk dalam negeri. “Nah yang menjadi minta penjelasan bagi pak menteri adalah, bagaimana kementerian ESDM dan kementerian Perindustrian melakukan sinkronisasi terhadap regulasi yang ada,” tanya Hendrik. Demikian keterangan resmi yang diterima Redaksi Geosiar.com, Kamis (25/5/2023).
Sedangkan Menteri Perindustrian, lanjut Hendrik, juga punya wewenang terhadap regulasi yang terkait pabrikan. “Nah.., ini saya pingin penjelasan bagaimana melakukan sinkronisasi dan juga irisan-irisan terhadap regulasi ini. Iya ini penting, karena saya dengar dari teman-teman juga, masalah-masalah tentang minerba ini jangan banyak sekali gituloh. Iya dan saya yakin tidak akan mungkin itu ditanggung oleh kementerian ESDM aja, tapi juga ada kementerian Perindustrian. Nah inilah yang mohon Penjelasan pak menteri, ini bagaimana mengaturnya,” tanya Hendrik.
Sementara kata Hendrik, regulasi-regulasi yang ada di ESDM dan juga di Perindustrian apakah tidak ada tumpang tindih? Itu yang pertama.
Yang Kedua, lanjut Hendrik, dalam materi pak menteri sebagai pembina kementerian Perindustrian terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan, semestinya pasti melakukan pengawasan, namun tidak ada di materi ada langkah, jadwal apapun yang dilakukan oleh ESDM terhadap pengawasan tersebut,
“Jadi.., pantas saja teman-teman semua tadi saya dengar bahwa ada masalah, gituloh. Pertanyaan saya, apakah ada pengawasan ESDM terhadap semua perusahaan-perusahaan pertambangan ini. Ya.., kalo ada pun kami boleh dong juga mengetahui apa masalah-masalah di perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut, supaya teriakan-teriakan kami yang ada disini tidak liar kemana-mana jadi fokus, oh ini pertambangan ini masalahnya disini-disini gitu, jadi kita tidak tebak-tebak lagi,” harap Hendrik.
Hendrik, juga ingin mengetahui potret dari Kementerian ESDM. apa masalah setiap industri pertambangan itu. “Saya kira kedepan pak Menteri, boleh kasi tau kita apa langkah-langkah pengawasan yang dilakukan kementerian ESDM dan masalahnya apa yang ditemui dan solusinya, kan perlu juga kita ketahui. Agar kita melihat disini di komisi VII, melihat secara holistik gitoloh oh begini persoalannya. Jadi tidak lokal-lokal gitoloh, jadi kita melihat masalahnya secara menyeluruh,” jelas Hendrik.
Yang terakhir, Hendrik mempertanyakan kepada Menteri, terkait data tentang perusahaan-perusahaan minerba maupun hilirisasi. “Kalau boleh, kedepan kami boleh tau juga apakah didapil kami atau di wilayah kami ada perusahaan-perusahaan tersebut, kan nggak ada datanya gitu. Saya pingin tau juga di Sumatera Utara ada nggak, kita pingin tau juga pak Menteri ada nggak data-datanya,” tanya Hendrik.
“Saya kira itu permohonan kami Pak Menteri. Kiranya informasi-informasi yang kita harapkan ini, bisa kami peroleh di rapat berikutnya, terimakasih Pak Menteri,” pungjas Hendrik.(red/n)
