GEOSIAR.COM, JAKARTA,– Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Komisi VII Drs Hendrik H Sitompul MM, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Direktur Utama Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, bertempat di ruang rapat Komisi VII gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, S.H., M.H, dengan agenda diantaranya :
• Hasil investigasi sementara insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang
• Dampak insiden kebakaran terhadap pasokan BBM
• Rencana tindak lanjut pasca insiden kebakaran dan Lain-lain.
Hendrik Sitompul, pada rapat itu mengatakan, bahwa wajah Ibu Dirut dan Jajaran Direksi sudah tidak tegang lagi. “Karena kemarin, saat kegiatan kunjungan ke Depo Pertamina Plumpang, saya lihat tegang semuanya. Saya pesankan untuk tetap semangat,” kata Hendrik.
Begitupun, Hendrik tetap mengucapkan turut belasungkawa dan turut prihatin atas kejadiannya di Depo Pertamina Plumpang. Menurut Hendrik, hal itu merupakan insiden yang luar biasa terkait dengan BBM.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dirut atas paparannya. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh ibu Dirut khususnya terkait dengan penanganan korban. Hal ini penting agar masyarakat bisa terjaga dengan baik. Kami juga menunggu hasil investigasi yang sudah dilakukan,” jelas Hendrik.
Untuk itu, lanjut Hendrik, pihaknya tetap mendukung berbagai langkah apa yang dilakukan oleh Pertamina, dan tentu untuk melindungi ataupun proteksi setiap bencana yang terjadi terhadap masyarakat.
“Saya harapkan ke depannya bisa lebih baik. Menurut saya, pertamina sudah cukup ahli menangani kejadian – kejadian seperti ini. Kami mau tahu selama Ibu memimpin sebagai Dirut, sudah berapa banyak kejadian seperti ini? Ini juga sebagai bahan evaluasi kita karena setiap kebakaran itu, kelihatannya alasannya berbeda-beda,” tambahnya.
Hendrik mengaku yakin, dengan evaluasi bersama dengan komisi VII, tindakan-tindakan pencegahan bisa kita berikan masukan dan kerja sama ke depannya nantinya. “Saya juga berharap bahwa kegiatan-kegiatan di Depo di seluruh Indonesia ditangani secara serius. Perlu dipikirkan langkah-langkah konkrit atau strategi untuk pencegahan maupun penanganan insiden kebakaran di seluruh Depo supaya hal-hal ini bisa dicegah, khususnya SDM dan juga pengelolaan teknologi seperti yang disampaikan di Depo Pertamina Plumpang,” jelas Hendrik.
Begitupun, kata Hendrik, Komisi ViI sangat berharap agar semua teknologi yang ada di Pertamina ini dikuasai oleh struktural, dan tidak dikasi sama vendor. “Saya tidak begitu percaya kepada vendor-vendor apalagi ini sangat strategis. Kalau saya lihat pertamina ini ibarat nadi energi kita, jadi seharusnya nadi itu jangan diserahkan sama pihak lain, melainkan harus dikelola sendiri. Dan itu saya selalu utarakan setiap kita bertemu,” tambahnya.
Menurut Hendrik, hal ini mungkin menjadi pembelajaran. Hendrik mencontohkan, misalnya di industri ada kawasan industri. Untuk area seperti ini selain kata objekvital, apakah bisa dibuat kawasan tertentu khusus terkait dengan energi. “Usul saya, depo dibuat suatu kawasan tertentu, sehingga memang ada ketentuan jadi kawasan tersebut,” jelas Hendrik.
Artinya, lanjut Hendrik, terkait dengan BBM dengan yang lain-lainnya, dibuat kawasan tertentu supaya masyarakat sekitarnya paham, bahwa di sekitarnya ada kawasan tertentu yang membahayakan. “Dan itu juga bisa jadi usulan kami,” tambahnya.
Kejadian di Depo Pertamina Plumpang, kata Hendrik, merupakan tanggung jawab pertamina. “Saya juga sudah melihat sendiri ke Plumpang, dan saya lihat cukup baik penanganannya. Saya sangat berharap jangan sampai kami dengar ada korban-korban terhadap kebakaran diabaikan oleh pertamina. Saya yakin bahwa pertamina mampu untuk melakukan penanganan tetapi jangan sampai pengalaman itu diulangin lagi,” tegas Hendrik.
Selain itu, kata Hendrik, dirinya juga banyak menerima keluhan dari daerah pemilihan (dapil) Sumut I, yang meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi. Terhadap pengusaha-pengusaha Pertashop.
“Saya usulkan, bolehlah para pertashop itu menjadi pangkalan LPG 3 kg. Mereka bisa jual LPG di sana, karena memang saat ini mereka kurang omset. Dan juga tolong Pertamina melakukan kolaborasi dengan BUMN retail yang ada di sekitarnya, sehingga jadi pusat ekonomi di Pertashop itu, sehingga Pertashop itu bergerak terus,” harap Hendrik.
Karena kalau dilihat, lanjut Hendrik, pengusaha di dapil Sumut I menjerit semua. “Mereka sudah melakukan investasi sampai 1 milyard begitu, dan tidak bisa kembali. Dan kita juga harus memberikan solusi dan saya kira pertamina juga bisa memberikan solusi atas masalah tersebut,” jelas Hendrik.
Hal yang paling mudah, kata Hendrik, Pertashop dijadikan pangkalan LPG 3 kg. Karena di SPBU ada yang menjual LPG 3 kg, sedangkan Pertashop tidak bisa. “Harusnya mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan pangkalan LPG 3 kg dan menurut saya tidak ada persoalan. Saya yakin LPG 3 kg diberikan kepada mereka, pasti akan ada gairah dan ada keseimbangan karena tadinya minyaknya tidak bisa terjual dan mereka ada omset sampingan,” harapnya.
Berdasarkan hasil reses kata Hendrik, perlu disampaikan kepada Pak Alfian, ke Pak Ega dan ke Ibu, terkait SAM Pertamina Medan. “Saya melihat yang bersangkutan arogan dan juga memalukan pertamina. Saya minta yang bersangkutan dicopot dari situ dan mohon untuk dievaluasi. Karena saya lihat juga sebelumnya ada juga yang tidak baik, dan saya mengalami sendiri dan melihat sendiri ada transaksi. Dan saya harapkan ini segera, dan jangan sampai terulang.
Para agen SPBU gelisah semua gara-gara dia. Saya langsung utarakan disini, apa yang terjadi. Saya minta segera yang bersangkutan dicopot, dan jangan mempermalukan pertamina,” tegas Hendrik.
Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirut Pertamina, menghasilkan berbagai kesimpulan rapat diantaranya :
1. Komisi VII DPR RI mengapersiasi Dirut PT. Pertaminan (Persero) dan jajaran atas penanganan insiden secara tanggap dan cepat, serta mendesak untuk terus memperhatikan warga terdampak agar dapat ditanganu dengan sebaik-baiknya.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT. Pertamina (Persero) untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas Migas PT Pertamina (Persero) termasuk keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM serta memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terjadi kembali.
3. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina (Persero) untuk dapat menyampaikan kepada komisi VII DPR RI hasil atau perkembang investigas insiden Depo Plumpang paling lambat 1 bulan. memindahkan sebagian fasilitas integrated Terminal Jakarta secara bertahap.
4. Komisi VII DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyelesaian jangka pendek memperbaiki fasilitas sarana dan pra sarana menengah implementasi buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan kerja dan warga sekitar jangka panjang melakukan kajian secara komprehensif untuk rencana pembangunan terminal baru dan pemindahan sebagian fasilitas integrated Terminal Jakarta secara bertahap.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT Pertaminan (Persero) untuk dapat memastikan kehanadalan pasokan BBM paska insiden terlebih lagi menjelang bulan Ramadhan.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan kerja dan warga sekitar.
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 23 Maret 2023.(nus/red)
