Ketua MPR Dukung Percepatan Pembangunan “Giant Sea Wall Jakarta”

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung keinginan Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan “giant sea wall” sebagai bagian proyek national capital integrated coastal development (NCICD).

“Tujuan utamanya untuk mencegah penetrasi air laut masuk ke daratan, abrasi laut dan banjir rob sehingga bisa mencegah banjir di DKI Jakarta,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (13/2/2023)

Untuk diketahui, pembangunan giant sea wall mulai dicanangkan pada tahun 2014 saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Giant sea wall direncanakan memiliki kedalaman sekitar 15 meter, serta tinggi sekitar tujuh meter dengan panjang mencapai 37,356 kilometer yang membentang di sepanjang Teluk Jakarta.

Keinginan kepala negara agar giant sea wall segera dikerjakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terakhir kali disampaikan saat peresmian sodetan Kali Ciliwung akhir Januari 2023. Desakan Presiden mengingat ancaman banjir di ibu kota masih ada sehingga pembangunan giant sea wall harus dilaksanakan secepatnya.

Apalagi, sebagian wilayah DKI Jakarta atau sekitar 40 persennya berada di bawah permukaan laut sehingga berpotensi selalu dilanda banjir besar.

“Selain itu, masifnya penggunaan air tanah baik oleh rumah tangga maupun industri, juga semakin membuat turunnya permukaan tanah rata-rata per tahunnya mencapai 7,5-12 centimeter,” ujar Bamsoet sapaan akrabnya.

“Bahkan, di beberapa titik turunnya permukaan tanah per tahun bisa mencapai 20 centimeter,” sebut dia.

Keberadaan giant sea wall nantinya dapat menampung air dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa diolah untuk memenuhi sumber air bersih guna kebutuhan rumah tangga dan industri.

Sebagaimana juga ditekankan Presiden, walaupun Ibu Kota Negara direncanakan pindah ke Kalimantan Timur, akan tetapi pembangunan giant sea wall harus tetap dilaksanakan sebagai upaya agar Jakarta tidak tenggelam, ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI Ke-20 tersebut mengatakan saat DKI Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu diketahui sudah melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk mempelajari cara negara itu mengatasi banjir.

“Sebagai negara dengan kondisi geografis daratan yang berada di bawah permukaan laut, Belanda mempunyai banyak pengalaman mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan air, terutama penanganan banjir hingga pengelolaan air bersih,” kata dia.

Atas dasar itu, tidak salah apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kerja sama dengan berbagai pihak dari Belanda, ujarnya.

Saat ini proyek giant sea wall sedang dalam tahapan pematangan konsep yang mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan pembiayaan. Hal itu melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan giant sea wall diperkirakan mencapai 45 miliar dolar AS,” sebut dia.

Terakhir, selain menggunakan anggaran pusat dan daerah, pembiayaannya juga bisa menggunakan berbagai sumber investasi dari banyak pihak. Termasuk melalui hibah yang dilakukan negara sahabat atau organisasi filantropis dunia.(red/ant)