GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan Dirut Sub Holding PT PLN (Persero). RDP digelar di Gedung Nusantara I, Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Fraksi PAN Eddy Soeparno, meliputi sejumlah agenda diantaranya : 1. Program strategis PT PLN (Persero) dan sub- holding Tahun 2023. 2. Update supply dan demand ketenagalistrikan dan Lain-lain.
Pada rapat itu, Hendrik Sitompul mempertanyakan terkait jaringan listrik yang masih banyak belum terpasang, khususnya di daerah pemilihan (dapil) Sumut I yang meliputi : Kota Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi. “Pertanyaan saya ini, berdasarkan aspirasi masyarakat yang saya jumpai dan lihat langsung di dapil saya. Masih banyak rumah penduduk di dapil saya belum mendapatkan sambungan jaringan listrik,” kata Hendrik.
Menurut Hendrik, hal itu penting untuk PLN. Karena, lanjut Hendrik, di dapil Sumut I lebih proaktif dan mengejar. “Masyarakat yang belum menerima jaringan listrik di rumah mereka, agar masyarakat yang saya wakili dapat seluruhnya menerima listrik, dan tidak merasakan kegelapan,” harap Hendrik.
Selanjutnya kata Hendrik, teman-teman di PLN lebih aktif berdampingan ataupun menjalin kerjasama dengan Komisi VII. “Saya menilai bahwa teman-teman PLN ini beranggapan Komisi VII ini tidak mau melayani masyarakat, sehingga tidak diajak namun justru yang diajak pihak-pihak lain. Jadi, ke depan Komisi VII juga dilibatkan dalam kegiatan pendampingan dan pelayanan di masyarakat,” pungkas Hendrik.
Kesimpulan Rapat :
1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirut PT PLN (Persero) yang telah meningkatkan kinerja pada Tahun 2022 termasuk dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit sehingga didapatkan Hari Operasi Pembangkit (HOP) rata-rata diatas 20 hari.
2. Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Persero) untuk merealisasikan program-program strategis yang telah direncanakan sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan Negara sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.
3. Komisi VII DPR RI mendesak PT PLN (Persero) untuk mendalami potensi-potensi dalam mengurangi oversupply seperti kesiapan penyediaan tenaga listrik untuk industri-industri yang saat ini sedang dibangun.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN (Persero) untuk terus meningkatkan
langkah-langkah mitigasi agar tidak terjadi blackout kembali.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN (Persero) untuk menyediakan solusi digital yang terintegrasi guna menunjang ketenagalistrikan yang andal melalui penggunaan internet dan pembentukan ekosistem berbasis energi bersih dalam rangka meningkatkan value korporasi,
ekosistem digital masyarakat, serta kepuasaan pelanggan.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN (Persero) untuk menyikapi permasalahan terkait regulasi pemasangan transmisi secara keseluruhan.
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 17 Februari 2023.(cno/nus)
