GEOSIAR.COM, PEMATANG SIANTAR,- Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pembinaan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Sumut Drs.Hendrik H Sitompul MM menghadiri pembukaan dan sekaligus menutup Rapat Koordinasi LP3KD, yang diselenggarakan dari tanggal 3-5 Februari 2023, di Siantar Hotel Pematang Siantar. Tema acara rapat koordinasi LP3KD kali ini “Membangun Persekutuan yang Inklusif”.
Dalam sambutannya, Hendrik meminta kepada Binmas Katolik Kanwil Kemenag Sumatera Utara untuk melakukan pencerahan politik kepada umat katolik, untuk membentengi terhadap pengaruh dari luar. Demikian keterangan resmi yang diterima Redaksi Geosiar.com, Rabu (8/2/2023).
Berpolitik itu, lanjut Hendrik, bukan apriori dan berpolitik itu tidak jahat. Tanpa politik, naik pangkatpun tidak bisa, baik untuk camat, kepala desa termasuk kepala lingkungan. “Inilah kesempatan bagi kita untuk menghormati perbedaan warna dari setiap umat katolik untuk berpolitik,” tambah Hendrik.
Kuncinya, tegas Hendrik, yang utama harus solid untuk menghadapinya. Perlu kesatuan dan persatuan. Disini, lanjut Hendrik, harus melakukan pembinaan masing-masing daerah untuk memperkuat kesatuan dan persatuan itu.
“Adapun tantangan gereja saat ini adalah konsumerisme, atheisme, salah didik dari orang tua dan hedonisme. “Kalau sudah anggota DPR RI nya, pertahankanlah dan dukunglah. Dan kalau memang kurang, tambahlah”,tegasnya.
Bila ada masalah ke depannya, Hendrik berharap, agar didiskusikan bersama. “Janganlah kita isi dengan hal-hal yang tidak pantas bagi organisasi LP3KD kita ini. Yang pasti kami dari LP3KD ini tidak struktural, tapi ini adalah simpel organisasi. Hanya perlu koordinasi saja”, tambahnya.
“Saya ingatkan, bila punya anggaran agar tidak mencoba-coba mengalokasikannya dengan kegiatan yang lain-lain. Tapi salurkanlah anggaran itu untuk pembinaan umat banyak agar banyak umat yang merasakan”,tegas Hendrik.
Maksud Pembentukan LP3KD
Adapun maksud pembentukan LP3KD adalah untuk mengorganisir penyelengaraan PESPARANI Katolik sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah (Bimas Katolik Kanwil Kementrian Agama Prov.Sumut) dengan Gereja katolik (Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibolga) dan Pihak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi umat dalam rangka penguatan kehidupan menggereja dalam kehidupan bermasyarakat. Dan menggali kekayaan seni budaya lokal bagi pengembangan seni budaya dan liturgi yang inkulturatif Gereja Katolik Indonesia.
Rapat Koordinasi LP3KD ini dihadiri sekitar 80 pengurus dan anggota, diantaranya Yuliana Sinurat selaku Sekretaris I LP3KD dan Try Sujarwadi selaku Sekretaris II dan beberapa perwakilan pengurus dari kabupaten/kota.
Sekretaris I LP3KD Sumut Yuliana Sinurat mengatakan, LP3KD walaupun masih lambat, namun tetap dapat bertahan. LP3KD ada jenjangnya, tapi tidak struktural yaitu LP3KN (Pusat dalam hal ini Jakarta), LP3KD Provinsi (dalam hal ini kabupaten/kota) dan LP3KD Kecamatan.
Tapi untuk LP3KD kecamatan belum terbentuk karena pengelollaan anggarannya semakin sulit. LP3KN adalah cikal bakal pembentukan dari LP3KD yaitu adanya lomba koor dan lomba mazmur.
Lanjut Yuliana, awalnya di Bogor, Menteri Agama menanyakan ke Uskup. Kenapa katolik tidak ada perkembangannya seperti agama-agama lainnya. Kenapa katolik tidak ada gawai nasionalnya? Akhirnya Bapak Uskup terpancing dan tergugah hatinya hingga mulai dari situ dibahaslah pembentukan LP3KD mulai dari Maluku, sehingga disitu lahirnya LP3KD.
“Apabila ada daerah yang mengatakan bahwa, hubungan dengan pemerintah pusat tidak baik, itu tidak benar. Yang perlu diperbaiki adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah dan gereja. Dan ini bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama,” tambahnya.
Lahirnya LP3KD, lanjutnya, sumbernya dari Binmas Katolik. Dan Binmas Katolik yang meneruskan ke Bupati dan Walikota untuk menerbitkan izinnya. Tujuannya juga sudah jelas.
“Ada 21 LP3KD yang sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Utara, antara lain Kabupaten Humbahas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Langkat, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Sibolga,” jelasnya.
Namun kenyataan di lapangan, lanjut Luyiana, yang ikut berpartisipasi hanya ada 10 LP3KD. Ada LP3KD dari kabupaten/kota yang mempunyai anggaran dalam pelaksanaan Pesparani, tapi untuk tingkat provinsi tidak ikut melibatkan diri.
Setelah acara Rapat koordinasi LP3KD selesai, dilanjutkan dengan acara misa yang dipimpin oleh Romo Purwo dari Keuskupan Sibolga.
Romo Purwo, dalam sambutannya mengatakan, suatu kegembiraan dapat bergabung. “Baru 15 tahun ini kita aktif menyuarakan Pesparani di gereja Katolik. Ini suatu langkah maju bagi umat katolik di Provinsi Sumatera Utara baik untuk Keuskupan Agung Medan (KAM) maupun Keuskupan Sibolga,” kata Pastor.
Sekali lagi, lanjut Pastor, akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi LP3KD Provinsi dan kabupaten. “Kami juga akan menyampaikan kepada pastor pastor, bahwa kegiatan LP3KD ini bukan hanya didukung oleh Binmas kanwil Departemen Agama, tapi para pastor wajib dan pasti mendukungnya melalui umat,” tambahnya.
Kesepakatan Rapat Koordinasi LP3KD
Hendrik Sitompul menjelaskan, bahwa pelaksanaan Pesparani Provinsi Sumut dilaksanakan tanggal 22-24 Juni 2023.
Tempat pelaksanaan Pesparani di kabupaten Toba. Penanggung jawab Pesparani Sumut adalah LP3KD Sumut dan panitia teknis Pesparani Sumut dan LP3KD Toba.
Sementara itu, syarat-syarat Pesparani Sumut, lanjutnya, setelah mendapatkan Juknis dari LP3KD Jakarta. Pemenang Pesparani tingkat Provinsi menjadi utusan LP3KD untuk Pesparani di LP3KD Jakarta.
Juri yang dipilih oleh panitia untuk Pesparani Sumut harus bersifat kredibel, independen, komisioner dan kompeten serta dianjurkan dari juri tingkat nasional.
“Keikutsertaan LP3KD Sumut dalam mengikuti LP3KN Jakarta disesuaikan dengan kemampuan LP3KD Sumut.
Pembiayaan Pesparani Sumut dan DKI Jakarta bersifat gotong royong,” pungkas Hendrik, selanjutnya menutup Rakor LP3KD.(cno/ptr)
