GEOSIAR.COM, JAKARTA, – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan 10 Dirut KKKS Terbesar.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, bertempat di Gedung Nusantara I ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Agenda rapat kali ini diantaranya : 1. Realisasi produksi, lifting, pendapatan dan investasi Tahun 2022 di sektor hulu migas
2. Target dan program prioritas hulu migas di Tahun 2023 dan lain lain. Demikian keterangan resmi yang diterima Redaksi Geosiar.com, Kamis (2/2/2023).
Pada rapat itu, Hendrik Sitompul menyampaikan apresiasinya atas kinerja SKK Migas. “Saya mengapresiasi kinerja SKK Migas, karena disini saya melihat ada kenaikan investasi, pada tahun 2022 sebesar US$ 12,3 Milyar atau naik 13% dari tahun 2021,” kata Hendrik.
Hal itu, lanjut Hendrik, lebih tinggi dari rata-rata kenaikan investasi global yang hanya 5%. Kemudian target pada tahun 2023 sebesar US$ 15,5 Milyar atau meningkat 26% dari tahun 2022.
Begitupun, Hendrik mempertanyakan investasi apa saja yang menyebabkan kenaikan. “Saya ingin menanyakan investasi apa saja yang menyebabkan kenaikan 13% ini. Apakah perusahaan yang ada sudah membuka sumber baru? Atau ada perusahaan baru yang melakukan investasi,” tanya Hendrik.
Selain itu, lanjut Hendrik, untuk rencana kenaikan 26% pada tahun 2023, targetnya apa saja? Apakah memang investasi baru murni atau mungkin ada perusahaan yang sudah ada mau menambah sumber baru. “Saya ingin mengetahui terkait hal ini,” tanya Hendrik.
Hendrik juga, menginginkan penjelasan terkait dengan eksplorasi, karena di ruang rapat itu, Hendrik melihat semua mitra SKK Migas sudah hadir.
“Saya ingin mengetahui pada proses pengurasan minyak bumi ini, material apa sja yang keluar dari hasil bumi ini? Saya ingin tahu karena ini juga terkait dengan pembiayaannya, misalnya terkait banyak kadar air atau gasnya,” tanya Hendrik.
Selanjutnya, Hendrik juga meminta penjelasan misalnya, ada suatu perusahaan di sini saat melakukan eksplorasi, harapannya mendapatkan minyak tetapi terus keluar gas. ” Tindakan apa yang dilakukan? Apakah gas itu dimusnahkan atau ada tindakan lain yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, misalnya dialihkan ke perusahaan lain,” jelas Hendrik.
Ketika minyak ini eksplorasi, lanjut Hendrik, ada proses cloud untuk menentukan kualitas dan ukurannya. Nah pada saat proses ini apakah ada intervensi dari SKK Migas?.
“Saya khawatir adanya permainan bisnis di sini. Tadinya hasil bumi yang ringan dan kualitas bagus, semula direncanakan untuk dikirim ke kilang dari balikpapan misalnya, tiba-tiba di tengah jalan itu disuruh pindah. Setahu saya yang ringan yang nilai jualnya bagus. Saya tidak tahu, bagaimana kebijakan SKK untuk mengatur semua KKKS dan bagaimana manajemennya karena ini berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. Apakah prosesnya tepat dan berjalan baik,” tegas Hendrik.
Pada rapat itu, Hendrik mengusulkan, agar kilang-kilang tersebar merata terlebih di wilayah eksplorasi minyak, untuk meminimalisir anggaran logistik. Karena, kata Hendrik, kalau semakin jauh jaraknya akan menambah ongkos. “Ini yang senang penyedia kapal-kapal kilang ini,” tambah Hendrik.
Berdasarkan data, lanjut Hendrik, dirinya miliki ada 90 perusahaan KKKS yang berada di bawah SKK Migas. Hendrik ngin mengetahui, bagaimana penanganan KKKS itu. Misalnya, lanjut Hendrik, ada yang mati suri atau hidup enggan mati tak mau khususnya KKKS yang kecil-kecil. “Kalau memang, mereka tidak sanggup ya diputuskan saja, karena saya khawatir begini pak, yang kecil-kecil itu mereka melakukan tindakan-tindakan sendiri. Mungkin mereka dapat sumur bagus, atau segala macam, mereka keluarkan sendiri itu. Bagaimana bentuk pengawasan KKKS untuk yang kelas sedang dan menengah ini. Kalau yang besar-besar ini mudah untuk dimonitor,” tegas Hendrik.
Kesimpulan Rapat
Kesimpulan Rapat diantaranya : 1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk melakukan upaya semaksimal mungkin dalam mencapai target lifting minyak bumi sebesar 660 ribu BOPD dan lifting gas sebesar 6.160 MMSCFD sesuai target APBN Tahun 2023.
2. Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas untuk kelancaran proyek strategis nasional hulu migas agar dapat onstream sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas agar mengkoordinasikan KKKS dalam meningkatkan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di daerah penghasil migas dan sekitarnya.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap semua pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 8 Februari 2023.(cno/nus)
