GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik Sitompul MM menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT PGN, Tbk dan Dirut Anak Perusahaan PT PGN, Tbk. Bertempat di Gedung Nusantara I Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII – Fraksi PDI Perjuangan Dony Maryadi Oekon, S.T, berjalan dengan lancar dan terbuka.
Hendrik Sitompul pada rapat itu, menyampaikan apresiasinya kepada PGN. “Saya mengapresiasi PGN karena respon masyarakat di dapil saya, semenjak saya ada di DPR, PGN merespon pertanyaan masyarakat terkait pelanggan jargas. masyarakat meminta kapan jargas bertambah? masyarakat meminta jargas menyebar menyeluruh di sumatera utara,” kata Hendrik.
Terkait produksi gas, lanjut Hendrik, sebagian besar dipakai untuk kebutuhan domestik sekitar 68,66%. Dan khusus pemanfaatan Industri persentasenya disekitar 30%.
“Saya rasa, melihat potensi gas alam kita, peningkatan pemanfaatan gas sektor industri harus ditingkatkan, Langkah apa yang sudah dilakukan PGN untuk mengkoordinasikan hal ini?,” tanya Hendrik.
Selanjutnya, masih kata Hendrik, apabila pemanfaatan gas industry dalam negeri meningkat, artinya industry tumbuh dan barang tentu perekonomian masyarakat juga akan meningkat.
“Selanjutnya, bagaimana komitmen antara PGN dan CNT, terkait konversi ini pasti akan membuat penjualan berkurang, konversi ini jangan setahun, 2 tahun. Jangan sampai berganti kepemimpinan berganti kebijakan. komitmen harus longterm,” tegas Hendrik.
Sementara itu, Hendrik mengusulkan agar PGN mengelola BBM avtur. “Saya merekomendasi PGN mengelola avtur. Ini kan tidak susah, tidak perlu pake pipa, langsung ke bandara, hanya menggunakan truck, saya rasa bisalah,” pungkas Hendrik Sitompul.
Kesimpulan
Melalui rapat itu, dapat disimpulkan diantaranya : 1. Komisi VII DPR RI mendukung Direktur Utama PT PGN, Tbk. agar Pemerintah menetapkan alokasi pasokan gas hulu khusus jargas rumah tangga PT PGN, Tbk. (non-APBN) dengan harga maksimal USD 4,72/MMBTU untuk mengakselerasi pengembangan jargas rumah tangga dan gas untuk keperluan transportasi dengan berbagai skema infrastruktur.
2. Komisi VII DPR RI mendorong agar Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan pipa transmisi Batang-Cirebon agar surplus gas dari Provinsi Jawa Timur dapat didistribusikan ke Provinsi Jawa bagian Barat dan Sumatera bagian Selatan.
3. Komisi VII DPR RI mendukung penguatan peran PT PGN, Tbk. sebagai sub-holding gas dalam mengakselerasi pembangunan jaringan gas bumi untuk keperluan air bersih
4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PGN, Tbk. untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap semua pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 8 Februari 2023.(cno/nus)
