Hendrik Sitompul Minta Pemkab Nias Barat Serius dan Proaktif, Mengurus Sertifikasi Tanah Masyarakat

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Pada hari Rabu, (12/01/2023), Hendrik Halomoan Sitompul, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat menerima kunjungan dari pastor dan suster di ruangan kerja di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI – Jakarta.

Hadir dalam kunjungan tersebut adalah Romo Ignatius Purwo Suranto, OSC (Vikaris Episkopal Keuskupan Sibolga); Sr. Monika Lita Hasanah, OSU (Provinsial Ordo Ursulin); Sr. Maria Theresia Sani, OSU dan Bapak Barnabas Y. Hura (Tokoh Nias di Jakarta).

“Saya tentunya merasa senang dan bahagia karena sebagai Politisi Katolik dari Sumatera Utara, saya selalu mendapat kesempatan kunjungan dari Pastor dan Suster. Hal ini karena saya sejak kecil sudah aktif dan terbiasa berada dalam lingkungan gereja katolik”, ungkap Hendrik dalam rilis yang diterima Redaksi Geosiar.com,Jumat (13/01/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Pastor dan Suster menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang sedang mereka hadapi yaitu bukti sertifikat kepemilikan tanah atau lahan milik Kongregasi Susteran Ursulin (OSU) di Nias Barat yang belum diterima dari Pemerintah Pusat.

“Kedatangan kami hari ini tentunya karena kami merasa Pak Hendrik adalah bagian dari kami. Kami percaya bahwa Pak Hendrik dapat menemukan kendala dan dapat memberikan informasi kepada kami sudah sejauh mana proses sertifikasi lahan ini,” ungkap Pastor dan Para Suster.

Menurut Pastor, selama ini para suster selalu diminta agar sabar menunggu oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menginformasikan bahwa pemberkasan sudah dikirim dan sedang proses.

“Berdasarkan surat terbaru yang kami miliki dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa seluruh titik koordinat lahan milik Susteran Ursulin berada di luar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Akan tetapi surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan, izin, rekomendasi atau sejenisnya namun hanya menunjukan posisi dan status lokasi yang dimaksud”, tegas Pastor Purwo.

Dalam kesempatan yang sama, Suster Monika menyampaikan keluhan terkait status lahan yang tidak memiliki sertifikat berdampak terhadap rencana pembangunan sekolah Ursulin di Nias Barat.

“Lahan yang kami miliki ini diperuntukan untuk pendidikan dan itu sudah diketahui oleh pemerintah setempat. Kami juga telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab Nias Barat. Kami tidak bisa membangun sekolah karena belum memiliki sertifikat kepemilikan lahan ini,” ungkap Suster Monika.

Suster Monika menambahkan bahwa di sekeliling lahan susteran telah dibangun area perkantoran dan fasilitas publik lainnya namun belum memiliki sertifikat. Proses pengurusan sertifikat lahan susteran bersamaan dengan area perkantoran Pemkab Nias Barat.

Hendrik Sitompul mengatakan akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari titik temu permasalahan yang menghambat proses sertifikasi lahan di Nias Barat.

“Persoalan yang dihadapi suster adalah bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat kita. Beginilah birokrasi yang berbelit-belit dan tidak ada standarisasi produk hukum dan administrasi. Saya akan mencari tahu sejauh mana proses yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam urusan ini”, tegas Hendrik

Hendrik menambahkan bahwa ketidakjelasan proses administrasi ini dikarenakan pemerintah daerah tidak proaktif dalam mengecek atau menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan pemerintah Pusat.

“Saya sangat menyayangkan bahwa proses sertifikasi lahan ini sangat lama padahal saat ini banyak kemudahan dalam mengurus berkas. Lahan yang dimiliki oleh suster telah diperuntukan untuk fasilitas pendidikan sehingga dapat menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di Nias Barat. Dalam urusan ini, Pemkab Nias Barat semestinya serius dan proaktif untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait proses sertifikasi lahan di Nias Barat karena proses pemberkasannya sudah lengkap”, tegas Anggota DPR RI Dapil Sumut I, yang meliputi daerah Kota Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi.(nus/red)