Pembelian LPG3 Kg Lewat KTP dan MyPertamina, Hendrik Sitompul Tegaskan Harus Dibarengi Data Akurat

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) akan menguji coba pembelian liquefied petroleum gas (elpiji) 3 kg dengan MyPertamina. Aturan ini dilakukan bertahap di seluruh Indonesia mulai 2023. Hal itu dilakukan untuk mensinkronkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Komisi VII, Drs Hendrik Sitompul MM menegaskan, agar penerapan aplikasi dibarengi dengan keakuratan data. Karena, selain melalui KTP, Pertamina akan melakukan pendataan melalui aplikasi MyPertamina.

“Saya tekankan disini, terkait keakuratan data jangan main main. Pembelian LPG 3Kg dengan KTP harus dibarengi keakuratan data, ini perlu kembali saya tegaskan ,” kata Hendrik Sitompul menjawab wartawan di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Karena katanya, pada bulan Januari 2023 pada Masa Reses Hendrik Sitompul akan melakukan sosialisasi Aplikasi MyPertamina kepada masyarakat di Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi.

Selain itu, Hendrik Sitompul juga menekankan, agar data KTP pengguna LPG 3 kg di chek ulang per 6 bulan. Hal itu dilakukan guna mencegah data KTP ganda, atau bisa saja pengguna pindah dan lain lain.

“Pada saat Masa Reses Januari 2023, Saya akan turun ke Dapil Sumut I untuk meninjau proses pendistribusian dan penjualan gas elpiji 3 Kg, khususnya terkait keakuratan data. Kebijakan ini harus konsisten, jangan tiba tiba belum berjalan berapa lama sudah ada aplikasi atau sistem baru yang justru membuat rumit,” tegas Hendrik Sitompul, yang juga Wakil Bendahara DPP Partai Demokrat itu.

Untuk itu, kata Hendrik Sitompul, harus ada sosialisasi sistem tersebut harus menyeluruh, agar masyarakat terbantu. Ini lanjut Hendrik, harus diantisipasi untuk masyarakat yang membutuhkan, sebab diakses melalui HP Android, sementara tidak semua masyarakat di pelosok memilikinya. “Sumber utama tidak tepatnya sasaran Subsidi itu adalah keakuratan Data,” tegas Hendrik Sitompul, Alumni Lemhannas PPRA 52 itu.

Begitupun, lanjut Hendrik, semua pihak harus paham peningkatan volume konsumsi LPG 3 kg disebabkan dua faktor utama, yaitu perluasan wilayah program konversi mitan ke LPG 3 kg, dan pertumbuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Namun belakangan ini, kata Hendrik, ditambah dengan disparitas harga yang jauh antara LPG subsidi dan non subsidi, kondisi ini membuat banyak pelanggan LPG non subsidi bermigrasi ke LPG subsidi.

Untuk diketahui, saat ini beban APBN negara sangat berat, dimana outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Oleh karena itu, kata Hendrik Sitompul, pembatasan memang langkah yang tidak mungkin dielakkan. Jika kebijakan itu dilakukan Pemerintah harus sangat berhati-hati, LPG merupakan kebutuhan pokok setiap lapisan masyarakat, terlebih lagi tabung LPG 3 kg yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro. Pemerintah dan juga Pertamina juga harus memikirkan konsumen LPG 3 kg yang berasal dari usaha mikro. Jangan sampai pembatasan ini membuat banyak usaha mikro gulung tikar

Belum lama ini, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan KTP pembeli LPG 3 kg diperlukan untuk mensinkronkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Nantinya, data P3KE akan diinput ke dalam web Subsidi Tepat milik Pertamina.

“Masyarakat tidak perlu mendownload aplikasi ataupun QR Code. Membeli (LPG 3 kg) seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya,” kata Irto.

Diketahui, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah akan akan menguji coba pembatasan pembelian LPG 3 Kg secara nasional mulai tahun 2023.

Tutuka mengatakan, pemerintah akan menggunakan data P3KE untuk diintegrasikan ke aplikasi MyPertamina secara bertahap. Konsep pembatasan bakal sama dengan pembelian BBM subsidi.(cno/*)