RKUHP Disahkan DPR RI, Hendrik Sitompul : Harus Dibarengi Perubahan Mental Penegak Hukumnya

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Rancangan Undang-undang Kita Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang jadi inisiatif pemerintah baru saja disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa, (06/12) kemarin.

RUU yang kini jadi UU itu digadang-gadang atau diklaim sebagai arah baru dalam dunia hukum karena substansinya diklaim berbeda dengan KUHP lama yang notabenenya produk atau legacy era kolonial Belanda.

“Pengesahan RUU KUHP jadi UU di satu sisi,  harus dijadikan momentum perubahan di sektor hukum secara mendasar,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM, ketika diminta komentarnya terkait pengesahan RUU KUHP jadi UU di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Karena, lanjut Hendrik, wajah hukum selama ini dalam tataran praksisnya bertolakbelakang dengan jati diri dan nilai luhur bangsa ini.

“Potret hukum kita selama ini buram dan penuh nuansa intimidasi, yang dipertontonkan aparat penegak hukumnya. Dengan adanya KUHP baru ini harus di barengi perubahan mental penegak hukumnya agar wajah hukum kita makin cerah ke depannya,” tegas Hendrik, Legislator dari Dapil Sumut I yang meliputi daerah Kota Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi.

Lebih jauh kata Hendrik, dirinya tetap menekankan agar KUHP yang baru, dibarengi dengan perubahan mental para penegak hukumnya.

Tanpa dibarengi hal itu, lanjut Hendrik, KUHP baru hanya akan jadi aturan tanpa wibawa. Perubahan mental penegak hukum urgen dilakukan agar hukum berjalan dengan nilai-nilai luhur bangsa ini.

Hendrik Sitompul, dari Komisi VII DPR RI itu juga berharap, dengan adanya KUHP baru para penegak hukum bekerja atas kepentingan bangsa dan negara.

“Jadi, tidak lagi bekerja atas kepentingan kekuasaan. Penegak hukum harus lebih profesional dan mengedepankan nilai-nilai humanisme dalam mengimplementasikan KUHP baru ini,” pungkas Hendrik.(cno/red)