Terima Aspirasi dari Dapil Sumut I, Hendrik Sitompul Sepakat Mengeluarkan Pembahasan Koperasi dari RUU PPSK

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Drs. Hendrik H. Sitompul, MM dari Dapil Sumatera Utara I,  menerima aspirasi dari perwakilan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi), Pusat Koperasi Sumatera Timur Eksis (Skd), Masyarakat Koperasi Sumatera Utara dan Asosiasi Koperasi.

Hadir juga Anggota Komisi XI DPR RI Harmusa Oktaviani dan Anggota Komisi VI DPR RI Muslim, S.HI., M.M. Kegiatan audiensi ini dilaksanakan di ruang rapat Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I DPR RI pada Selasa (6/12/2022).

Hendrik menyampaikan bahwa kehadiran perwakilan dari koperasi di ruangan fraksi Partai Demokrat adalah tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan pada saat kegiatan kunjungan perorangan (reses).

“Pada saat reses terakhir di bulan lalu saya menerima aspirasi dari rekan-rekan perwakilan koperasi di bawah naungan Credit Union (CU) yang merupakan konstituen saya di Dapil Sumut I yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Hal-hal yang disampaikan lebih kepada terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Koperasi (RUU PPSK).

Intinya bahwa, perwakilan koperasi menolak RUU PPSK,  ini juga mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi dalam RUU tersebut”, terang Hendrik.

Hendrik menambahkan bahwa sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumut I, dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh aspirasi tidak hanya yang berkaitan langsung dengan bidang kerja di Komisi VII DPR RI tetapi seluruh isu dapil termasuk aspirasi dari perwakilan koperasi ini.

“Ada sedikit kegelisahan dari manajemen CU terkait dengan RUU PPSK. Kami sangat berharap agar Ibu Harmusa dan Bapak Muslim dapat memperjuangkan aspirasi dari konstituen saya ini”, lanjut Hendrik

Hendrik juga meminta kepada perwakilan untuk memberikan masukan kepada DPR RI agar dapat disampaikan kepada pemerintah. Hal ini penting agar menjadi catatan pemerintah dalam membuat kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Indonesia.

“Kehadiran Ibu Harsuma dan Pak Muslim di ruangan ini adalah bentuk kerja bersama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dalam menyikapi persoalan-persoalan masyarakat karena terkait dengan RUU PPSK dan Koperasi ada di komisi XI dan komisi VI”, tegas Hendrik.

Menurut Hendrik, koperasi adalah soko guru perekonomian indonesia yang mengedepankan keadilan, kerja sama, gotong royong dan menaungi kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh perbankan.

“Saya kira kita semua sepakat agar pembahasan terkait koperasi tidak dapat dicantumkan di RUU PPSK tetapi dimasukan ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dengan penguatan lembaga koperasi”, tegas Hendrik.(cno/nus)