Hendrik Sitompul akan Bantu Tuntaskam Pengambil Alihan Tanah Penduduk, Diduga Dilakukam Pihak PTPN 2

by

GEOSIAR.COM, MEDAN,- Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM, menampung aspirasi masyarakat Desa RT 01 Dusun 9 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Terkait pengambil alihan tanah penduduk setempat, eks Hak Guna Usaha (HGU), yang diduga  dilakukan oleh pihak PTPN 2.

Press Relis yang diterima Redaksi Geosiar.com, Kamis (17/11/2022).
Faisal sebagai Koordinator Lapangan RT 01 Dusun 9 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan menjelaskan, bahwa Eks HGU PNP 9 dimergerkan ke PTPN 2. Di tahun 1998, masyarakat RT 01 Dusun 9 Desa Sampali Kecamatan Percut Si Tuan menggugat PTPN 2 ke pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dasar perusakan rumah dan tanaman.

Tahun 1999 dikeluarkanlah putusan Pengadilan Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh masyarakat RT 01. Tahun 2000 pihak perkebunan naik banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan dimenangkan oleh masyarakat RT 01. Pada tahun 2003, PTPN 2 kasasi ke Mahkamah Agung (MA), tapi pada tahun 2006 dikeluarkan putusan MA No.1734/PDT/2001 yang isinya bahwa petani dan masyarakat RT 01 berhak menguasai lahan tersebut. Pihak perkebunan diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat RT 01 sebesar 1,2 Milyar rupiah untuk perusakan rumah dan tanaman.

Tahun 2004 keluar Pansus DPR RI tentang pendistribusian lahan eks HGU PTPN 2 PNP 9 seluas 5.800 Ha meliputi Deli sSerdang dan Langkat.

Atas dasar itulah masyarakat menduduki lahan tersebut. Putusan MA merupakan putusan dasar masyarakat RT 01 untuk menduduki tanah tersebut sampai saat ini.

Selanjutnya katanya, pernah terjadi pihak PTPN 2 mengundang dan mengumpulkan kita serta memaksa agar kita mengakui bahwa seluruh tanah yang ada dilingkungan Sampali ini adalah milik eks HGU.

“Tetapi saya minta kepada pihak PTPN 2 agar menunjukkan surat asli HGU atau foto copynya. Kalau memang ada, saya lapor langsung ke Mabes Polri.  Sebelumnya juga sudah saya adukan ke Bapak Gubernur agar masyarakat yang butuh tanah agar diberikan. Tetapi sampai saat ini masih belum diberikan. Dan ada rencana pihak Gubernur kerjasama dengan pihak PT.Ciputra untuk menjadikan lahan tersebut menjadi “Deli Mega Politan”. Yang saya tahu, mereka juga minta izin lokasi kepada Bupati Deli Serdang” ,ungkap Deni salah satu Koordinator Lapangan RT 01 Dusun 9 Desa Sampali.

Mendengar penjelasan itu, Hendrik Sitompul mengatakan, bahwa persoalan PTPN 2 ini tidak hanya terjadi disini saja, tetapi rumah ibadah juga ada. Yang pasti HGU PTPN 2 ini sudah selesai dan belum dipulihkan lagi.

“Saya sudah tanyakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang pasti HGU nya belum muncul. Jadi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini sudah menduduki lahan itu? Saya bilang begitu. Kalau PTPN 2 itu ingin mendapatkan HGU nya, maka PTPN 2 harus menclearkan dulu permasalahan tanah yang ada di lokasi, barulah keluar HGU nya. Yang saya dengar begitu, bahwa DPR tidak akan mengeluarkan HGU nya bila permasalahan dengan masyarakat yang menduduki tanah itu belum ditertibkan”, kata Hendrik Sitompul.

Untuk menguasai tanah itu, lanjut Hendrik,, pertama adalah masyarakat tetap menguasai tanah tetapi dengan resiko tidak punya surat tanah. Sedangkan yang kedua adalah mengajukannya kepada Gubernur.

Namun begitupun, kata Hendrik, tidak semudah  itu mengajukannya kepada Gubernur. Jika memang bisa dialhkan kepada masyarakat, tentu banyak yang antri juga.

“Kita tinggal menunggu aja. Jadi apabila ada pihak investor yang intervensi terkait pengajuan ini, maka saya Hendrik Sitompul di depan. Saya sudah tahu prosesnya. Jadi pelepasan tanah itu harus seijin Menteri Keuangan. Tidak serta merta Gubernur dan PTPN 2 mengalihkan, tapi harus ada izin Menteri Keuangan,” tegas Hendrik.

Untuk itu, lanjut Hendrik, jika ada orang yang mau masuk kesini tidak bisa. Konsekwensinya bagi masyarakat yang menguasai tanah tersebut adalah tidak boleh ada surat. “Jadi, jika ada PT.Ciputra atau investor lain yang ingin menguasai laha ini, kita lawan bersama,” tegas Hendrik.

“Saya akan memberikan kuasa dengan kop surat saya kepada saudara Don Sisco, untuk mendampingi dan mengawal bapak-bapak untuk menghadapi semua permasalahan tanah disin,” pungkas Hendrik. (red/ptr)