Tolak RUU Koperasi, 200.000 Anggota CU MEBILANDES Tebing Tinggi Dukung Hendrik Sitompul Pileg Tahun 2024

by

GEOSIAR.COM, MEDAN,- Koperasi simpan pinjam di Sumatera Utara menolak pengawasan otoritas jasa keuangan dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Koperasi menghimpun dana hanya dari anggota dan menyalurkannya hanya untuk anggota, tidak ada pihak ketiga. OJK prinsipnya adalah pengawasan dana pihak ketiga.

”RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini juga sangat minim menyerap aspirasi. Sosialisasi telah dilakukan di Medan, tetapi terkesan hanya untuk memenuhi formalitas penyusunan undang-undang tanpa menyerap aspirasi dari koperasi itu sendiri,” kata Ketua Pengurus Pusat Koperasi Sumatera Timur Justinus Tamba.

Hal itu disampaikan Justinus Tamba, pada pertemuan dengan Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik Sitompul MM, bersama
Koordinator Wilayah (Korwil) CU – CU se MEBILANDES- (Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Tebing Tinggi) bertempat di KSP CU Damai Sejahtera, Deli Serdang, Jumat (11/11/2022). Senentara pengurus KSP CU Damai Sejahtera Medan, yang mempunyai anak cabang 30 KSP dan sudah beranggotakan 200.000 orang.

Lebih jauh kata Justin, RUU Sektor Keuangan itu dikebut dan ditargetkan dapat disahkan akhir tahun ini. RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat itu disusun dengan metode omnibus law yang merevisi sekaligus banyak undang-udang. Selain mengatur perkoperasian, RUU itu juga mengatur tentang perbankan, pasar modal, perdagangan berjangka komoditi, perasuransian, dan semua sektor keuangan lain.

Dalam draf RUU yang diterima saat sosialisasi, kata Justin, masalah terbesar untuk koperasi adalah Bab XII Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pada Pasal 191 dan 192 diatur revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal itu mewajibkan koperasi simpan pinjam mendapat izin dari OJK. Anggaran dasar koperasi juga harus diubah dan disesuaikan dengan Peraturan OJK. Jika sebelumnya modal koperasi hanya berasal dari anggota, pasal itu mengatur agar modal koperasi bisa juga didapat dari bank, penerbitan obligasi dan surat utang, serta sumber lain yang sah.

Justinus mengatakan, DPR sebagai inisiator RUU tersebut sangat tampak tidak mengerti sejarah, prinsip, dan asas dari koperasi itu sendiri. RUU itu melihat koperasi sebagai lembaga bisnis yang tidak ubahnya seperti perbankan.

”Di Indonesia, koperasi itu sangat kuat karena berpegang pada prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” kata Justin.

Justin menyebut, pemerintah harus membedakan koperasi simpan pinjam dengan rentenir berkedok koperasi. Rentenir bekedok koperasi ini memang harus ditertibkan, tetapi koperasi simpan pinjam yang sebenarnya harus dikuatkan.

Rentenir berkedok koperasi sangat mudah dikenali. Mereka tidak punya anggota dan menyalurkan pinjaman tidak kepada anggota. Rentenir berbaju koperasi itu juga sebenarnya milik perorangan, bukan milik anggota. Bunga pinjamannya juga sangat tinggi.

Hendrik Sitompul mengatakan, akan membawa permasalahan itu ke DPR RI. Serta akan melakukan komunikasi dan konsultasi kepada Komisi yang membidangi masalah tersebut, yakni Komisi 6 dan Komisi 11.

Pertemuan yang dihadiri perwakilan sejumlah CU MEBILANDES Tebing Tinggi, beranggotakan berkisar 200.000 orang, secara spontan menyatakan akan mendukung Hendrik Sitompul, pada Pileg (pemilihan legislatif) tahun 2024 mendatang. “Kami siap mendukung Hendrik Sitompul pada Pemilihan Legislatif tahun 2024,” kata pengurus dan pengawas secara serentak.

Acara terbilang akrab dan kompak sesama anggota dan penguru CU. Dimana, Hendrik Sitompul juga bagian dari Anggota CU dari Pasar Merah. Acara diakhiri dengan foto foto dan makan malam bersama. (red/*)