RDP Bersama Kementrian Perindustrian, Hendrik Sitompul Pertanyakan Terkait Kendaraan Listrik

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, dengan menghadirkan 6 besar perusahaan otomotif pembuat kendaraan listrik (Hyundai, Wuling, Toyota, Nissan, Mitsubishi dan DFSK), di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Rabu (9/11/2022).

Pada rapat tersebut, Hendrik Sitompul mengingatkan Dirjen ILMATE dan 6 Perusahan Otomotif Pembuat Kendaraan Listrik. Serta menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat diperhatikan oleh Dirjen ILMATE dan Perusahaan otomotif yang hadir.

Pertama kata Hendrik, Anggota Komisi VII dari Dapil Sumut I ini mempertanyakan berapa jumlah perusahaan yang memproduksi atau merakit, terhadap Ivy charger di Indonesia hingga saat ini yang. Menurut Hendrik, Ivy charger ini penting karena sangat erat kaitan dengan mobil listrik.

“Jika ada mobil listrik tapi tidak ada Ivy charger maka akan susah. Oleh karena itu perlu harus kami ketahui berapa banyak Ivy chargernya di Indonesia dan saya yakin pasti banyak pihak luar negeri yang memiliki Ivy charger ini’ tegas Hendrik

Kedua, lanjut Hendrik mempertanyakan secara khusus untuk 6 Perusahaan otomotif pembuat kendaraan listrik.

“Sejauh mana pabrik memproduksi kendaraan yang solar, premium dan hybrid? Dan bagaimana rencana kebijakan ke depannya? Apakah memang nanti semua kendaraan listrik yang artinya tidak memproduksi kendaraan berbahan bakar biosel?”, tanya anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Menurut Hendrik, masyarakat juga perlu tahu agar dapat menghindari kemungkinan terlalu banyak kendaraan di Indonesia.

“Saya juga mengingatkan kalau memang fokus di kendaraan listrik, ya fokus kendaraan listrik saja. Jika kendaraan biosolar dikurangin, saya kira juga terkait subsidi terhadap solar bisa berkurang dan menopang anggaran negara”, tandas Hendrik

Ketiga, Hendrik juga menyampaikan apa yang ditemui saat kunjungan ke Bali beberapa waktu lalu.

“Saya melihat banyak sekali mobil listrik di Bali. Saya mempertanyakan setelah kegiatan KTT G-20 ini, apa yang akan dilakukan dengan mobil-mobil tersebut karena saya lihat pasti mobil tersebut belum terkena pajak artinya tidak bisa digunakan secara umum di Indonesia”, tanya Hendrik.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Rapat berlangsung selama dua jam dan dilaksanakan secara terbuka.

Adapun kesimpulan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE kementrian Perindustrian RI bersama kementrian terkait untuk melakukan akselrasi pengembangan infrastruktur kendaraan bermotor listrik secara merata hingga ke daerah.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjek ILMATE kenetrian Perindustrian RI dan perusahana produsen kendaraan bermotor listrik untuk proaktif dalam memberikan masukan terhadap draft RUU EBET yang akan dibaahs oleh komisi VII DPR RI dengan pemerintah.

3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE kementrian Perindustrian RI untuk memperioritaskan produksi Battery Cel sebagai komponen utama bagi kendaraan bermotor listrik, agar dapat memproduksi kendaraan bermotor listrik dengan harga terjangkau.

4. Komisi VII DPR RI mendorong agar Honda Prospect Motor (HPM), SGMW Wuling Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Toyota Manufacturing Indonesia (TMMI), Mitshubishi Motor Kramyudha Indonesia, dan DFSK Sokonindo untuk terus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dala, produksinya agar industri kecil dan menengah didalam negeri dapat umbuh.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE kementrian Perindustrian RI untuk menyiapkan regulasi pendukung terhadap inovasi anak bangsa yang dilakukan secara mandiri.

6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen ILMATE kementrian Perindustrian RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan Anggota DPR RI dan disampaikan ke sekretariat komisi VII DPR RI paling lambat pada tanggal 16 November 2022.(cno/nus)