Tidak Disahkan P – APBD TA. 2022, Aliansi Masyarakat Kab. Samosir Geruduk Gedung DPRD Kab. Samosir.

by

GEOSIAR.COM, SAMOSIR – Aliansi Masyarakat Kabupaten Samosir, lakukan aksi damai ke kantor DPRD Kabupaten Samosir menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada anggota DPRD Kabupaten Samosir yang tidak hadir dalam melakukan kewajibannya dalam Rapat Paripurna Pengesahan P-APBD TA 2022, di Komplek Perkantoran Parbaba, Kabupaten Samosir, Senin (3/10/2022).

Aksi damai itu mendapat pengawalan yang humanis dari jajaran Polres Samosir dibantu Satpol PP Kabupaten Samosir.

Pada penyampaian aspirasi itu, pemimpin demo Aliansi Masyarakat Samosir Manginar Sitanggang mengungkapkan bahwa”, kami menyadari bahwa P – APBD yang mau disahkan Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Anggota DPRD adalah kepentingan rakyat banyak, adalah kepentingan publik, juga kepentingan Bapak/ Ibu sebagai anggota DPRD, tidak semata – mata kepentingan rakyat. Kami yakini bahwa kepentingan DPRD juga tercantum didalamnya sesuai aturan peraturan negara Repbublik Indonesia ini. Setiap anggaran harus disahkan bersama Pemerintah dan DPRD, namun apa yang terjadi dari 25 orang anggota DPRD ternyata ada 9 orang yang tidak hadir tanpa alasan, itu bisa kami pertanggungjawabkan karena tanggal 30 September 2022, kami tanyakan juga Sekwan DPRD Kabupaten Samosir, ternyata dari 9 orang ini tidak ada alasan yang pas sesuai dengan aturan dan ada satu sakit, sehingga yang hadir hanya 15 orang”, jelasnya.

Sesuai tata tertib, 15 orang tidak bisa melanjutkan rapat, makanya pimpinan mengetuk palu bahwa rapat batal. Pada hal sesuai dengan permendagri pengesahan P – APBD TA 2022 paling lama tanggal 30 September 2022, namun dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam tidak juga quorum.

“Inilah yang menjadi pertanyaan kepada masyarakat. Ada apa dengan DPRD ini, pada hal Bapak/Ibu sekalian DPRD telah disumpah sebelum duduk di Kantor DPRD ini, Bapak/Ibu anggota DPRD yang berjumlah 25 orang dibuat mengangkat sumpah. Salah satu sumpah jabatan yang kami tau, seorang anggota harus mengutamakan kepentingan umum, dari pada kepentingan pribadi ataupun kelompok, tapi itu tidak bapak lakukan”, terang Manginar Sitanggang.

“Bahwa tata tertib juga mengatakan anggota DPRD wajib mengikuti rapat – rapat yang sudah dibuat peraturan, yang sudah disahkan termasuk paripurna pengambilan keputusan tertinggi digedung DPRD tapi tidak terlaksana, ada apa dengan kesembilan orang ini?”, tanya Manginar Sitanggang.

Dan selanjutnya masyarakat sangat- sangat kecewa. Kenapa kecewa? Bapak/Ibu anggota DPRD duduk di gedung terhormat ini adalah dari rakyat, untuk rakyat. Bapak/Ibu duduk di DPRD ini oleh karena rakyat, itulah amanat konstitusi kita. Rakyatlah yang berdaulat, bapak/ibu itulah yang mewakilinya. Tanpa rakyat bapak/ibu tidak duduk dikursi empuk ini”, ujar Manginar Sitanggang.

Saya sebagai salah seorang pemrakarsa Kabupaten Samosir, yang berjuang menghadap ke Mendagri untuk menjadikan Kabupaten ini menjadi Kabupaten definitif, terbukti sekarang ada kesempatan bapak/ibu duduk di DPR ini. Seandainya ini tidak jadi Kabupaten saya rasa kita sadar, kita tidak sanggup bersaing di Toba sana, saya yakin itu. Tapi karena di Samosir ini kita sebagai “dalihan natolu” saling menghargai satu sama lain. Inilah yang menjadi pertanyaan kami. Kami dengar tadi dari 9 anggota DPRD yang tidak hadir ada 2 orang yang duduk disini yaitu dari Fraksi DPRD.

Manginar Sitanggang menyampaikan”, kami dari Aliansi Masyarakat Samosir, meminta Badan Kehormatan Dewan supaya menindak secara tegas, dimana anggota dewan yang melanggar kode etik, yang melanggar sumpah jabatan, melanggar tata tertib, supaya Badan Kehormatan Dewan menyikapi demontrasi ini. Ini pernyataan kami tidak main – main, ini masih awal aksi kami. Kalau nantinya Badan Kehormatan Dewan, tidak ada keputusan, kami akan datang lagi sepuluh kali lipat sekaligus akan merencanakan akan me-lak DPRD ini”, tegasnya.

Ditambahkan juga”, kalau tidak ada jawaban “Badan Kehormatan Dewan” untuk apa lagi ada kantor ini, lebih baik ini kantor ditutup, karena fasilitas bapak adalah dari uang rakyat, itu harus disadari. Sekarang rakyat menuntut, rakyat telah memilih bapak/ibu untuk duduk di DPRD terhormat ini, kalau memang bapak tidak serius, tidak peduli untuk bekerja sesuai amant Undang – Undang, rakyat akan mencabut mandat yang diberikan kepada bapak/ibu. selama ini”, ungkap Manginar Sitanggang.

Itulah harapan kami, dan kami secara serius tidak main – main dan ini harus disikapi dengan segera, secara khusus kepada Badan Kehormatan Kehormatan, masyarakat menuntu pertangjawaban dari fraksi PDI – P, ada apa?, kenapa tidak menghadiri rapat paripurna, padahal bapak/ibu fasilitas dari rakyat. Bapak/Ibu DRPD harus menyadari wakil rakyat,” ucapnya mengakhiri.

Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga yang turut hadir menerima perwakilan demontrasi menyampaikan permohonan maaf, dan berjanji akan menerima saran dan masukan para masyarakat Samosir yang menyampaikan aspirasinya.

Pantas M Sinaga juga menyatakan”, bahwa sumpah jabatan yang sudah diucapkan merupakan janji setiap Anggota DPRD Samosir, dan setiap rapat paripurna itu, kami harus hadir dan melaksanakan itu, bukan karena kepentingan partai, bukan karena kepentingan pribadi, akan tetapi sumpah janji kami,” ungkap Pantas Sinaga. (SS).