GEOSIAR.COM – Dinilai tidak tepat, Komisari Daerah Sumatera Utara – Nangroe Aceh Darusalam (KOMDA SUMUT- NAD) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St.Thomas Aquinas periode 2022 – 2024, Ceperianus Gea, menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Joko Widodo terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022 tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat lapisan bawah terutma pengusaha mikro dan pekerja sector informal. yang membutuhkan BBM subsidi untuk aktivitas sehari hari khususnya konsumsi dan produksi. Meski efeknya yang tidak langsung, kenaikan harga BBM subsidi ini secara signifikan akan mempengaruhi inflasi , misalnya pada harga pangan yang akan ikut naik juga.
Ceperianus Gea juga menyoroti bahwa kebijakan subsidi BBM yang selama ini didistribusikan dinilai tidak tepat sasaran karena dominan dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Hal tersebut dikuatkan dengan data yang menunjukkan sebagian besar konsumsi BBM subsidi 60% dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah ke atas dari 80% dari total konsumsi BBM subsidi. Untuk golongan masyarakat miskin dan rentan atau 40% terbawah hanya menikmati 20% daripada BBM subsidi.
Melalui adanya ketimpangan tersebut, Komda SUMUT – NAD PMKRI tersebut menawarkan solusi kepada Pemerintahan dan presiden Indonesia Joko Widodo agar segera melakukan pembatasan tentang siapa yang berhak menerima BBM subsidi agar tepat sasaran.
Selaras dengan hal tersebut, Ceperianus Gea meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal ini dikarenakan aturan tersebut terlalu umum dan tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan pembatasan pemanfaatan BBM subsidi.
Selain itu, Ceperianus Gea juga menyoroti sistem aplikasi MyPertamina karena dalam pelaksanaannya dinilai mempersulit lapisan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki akses smartphone dan internet.
Dinilai hanya akan mengakibatkan dampak Efect Domino dalam perekonomian bangsa saat ini ,kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini sama sekali bukan solusi yang solutif untuk menjawab persoalan persoalan bangsa saat ini. Semestinya pemerintah sadar bahwa masyarakat baru beradaptasi untuk pulih dari kondisi pandemi yang memporak porandakan perekonomian masyarakat akar rumput.
Semestinya, untuk mencegah permintaan BBM Bersubsidi semakin tinggi pemerintah harus mampu memberantas mafia migas yang selama ini sangat marak tersebar luas serta mampu mengawasi bagaimana penyaluran BBM Bersubsidi harus tepat sasaran sehingga sektor sektor Industrial dan masyarakat kalangan atas tidak menggunakan BBM Bersubsidi.
“Berangkat dari kondisi bangsa saat ini saya Komda Sumut- NAD meminta Pemerintah dan Penegak Hukum memberikan atensi terkait tuntutan PMKRI:
- Meminta Polri dan penegak hukum lainnya untuk segera menindak tegas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
- Mendorong Pemerintah agar mengendalikan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok.
- Meminta Pemerintah harus dapat mengendalikan ketersediaan stok BBM disetiap daerah serta mendorong pemerintah untuk mengawasi penyaluran BBM tepat sasaran.
- Mendorong Pemerintah agar segera mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan agar tepat sasaran.” Tuntut Ceperianus Gea
