Raker Komisi VII bersama Menteri Perindustrian RI, Hendrik Sitompul Kecewa Data Per Provinsi Tidak Dipaparkan

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Anggota DPR RI dari Komisi VII Drs Hendrik Sitompul MM mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perindustrian RI di Gedung DPR RI lantai I Jakarta, Senin (22/8/2022). Sidang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon, S.T. dari Fraksi PDI Perjuangan.

Hendrik Sitompul, dari Fraksi Partai Demokrat usai mendengar paparan dari Menteri mengaku kurang puas. Karena menurut Hendrik, Industri pangan berkaitan dengan makanan dan minuman. Namun dalam paparan tidak ada terkait minuman.

“Saya tidak menemukan data industri minuman dalam materi yang dipaparkan. Kita perlu mengetahui juga data industri minuman di Indonesia,” kata Hendrik.

Lebih jauh kata Hendrik, dirinya tidak ada mendengar dari paparan Menteri, data per provpinsi Se-Indonesia. “Saya mohon data terkait kinerja industri pangan per setiap provinsi, agar kami dapat memetakan bagaimana kontribusi industri pangan setiap provinsi,” tegas Hendrik.

Menurut Hendrik, dari data yang disampaikan terkesan tidak ada kontribusi dari daerah Sumatera Utara (Sumut).

“Saya melihat di mana kontribusi dari Sumatera Utara. Hal ini penting agar Kami dapat mendorong kinerja kontribusi industri di daerah,” harap Hendrik.

Selain itu, lanjut Hendrik, dirinya juga menginginkan data industri minyak goreng. “Saya mohon data industri minyak goreng di setiap provinsi agar memudahkan kontrol dan pengawasan di daerah kami,” tegasnya.

Masih menurut Hendrik, dirinya juga berharap agar mendapatkan data program pembinaan disetiap industri. Misalnya katanya, pembinaan IKM pangan, sudah sejauh mana pembinaan itu berjalan sehingga punya daya saing.

“Saya membutuhkan data-data di atas agar dapat menjadi acuan dan bagian dari program di dapil kami,” tegas Hendrik, Legislator yang berasal dari Dapil Sumut I yang meliputi : Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian RI memaparkan terkait pencapaian industri pangan secara nasional
Menteri juga mengakui hanya menjelaskan yang menjadi kewenangannya, yakni sesuai dengan Undang Undang No 18 tahun 2012.

“Undang Undang No 18 tahun 2012 menjadi landasan bagi kami dalam bekerja dan kebijakan, selanjutnya Undang Undang Cipta Kerja dan PP 28, intinya pemerintah wajib menyediakan bahan Baku yang cukup,” kata Menteri.

Dalam paparannya, Menteri juga menyinggung terkait perang Rusia dengan Ukraina, berkaitan dengan pasokan pangan menjadi terganggu, khususnya Pasokan gandum, harga energi mengalami kenaikan, cost logistik, pengamanan stoke pang an dunia.

Menteri mencontohkan, India sudah melakukan embargo stock pangan. “Akibat 4 isu diatas, terjadi kenaikan indek komuditi pangan year to year mencapai 32,5 %, sesuai informasi dari bank dunia,” jelas Menteri.

Masih paparan dari Menteri, dijelaskan ada 7 (tujuh) komuditas utama yang digunakan bahan industri, diantaranya tepung terigu, gula, jagung, perikanan, minyak goreng, daging unggas, daging sapi dan beras industri.(cno)