Anggota DPR RI Hendrik Sitompul : Revisi Perpes No.191/2014 Harus Dapat Menetapkan Harga BBM Dipengecer

by

GEOSIAR.COM, JAKARTA,- Anggota DPR RI dari Komisi VII Drs Hendrik Sitompul MM mengatakan, Pemerintah saat ini sedang merevisi regulasi menyangkut distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Revisi ini diharapkan membawa perubahan signifikan atas distribusi BBM bersubsudi yang kini bermasalah dan langka di sebagian daerah.

“Pemerintah harus memperjelas alokasi, melalui revisi itu bagaimana distribusi, dan penetapan harga BBM  di tingkat pengecer,” tegas Hendrik Sitompul saat dimintai komentarnya, Sabtu (30/7/2022).

Untuk diketahui, pemerintah sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Lebih jauh kata Hendrik, perubahan itu harus memperjelas proses pengalokasian, pendistibusian, penjualan sampai harga di tingkat pengguna.

“Menyangkut angka, alokasinya harus jelas, jumlah volume, dan nilai subsidi, data base-nya harus jelas apakah diambil dari jumlah penduduk, jumlah kendaraan, atau berdasarkan hitungan hasil penelitian,” tambahnya.

Angka itu, lanjut Hendrik, yang akan dijadikan dasar untuk menghitung angka subsidi. Komponen juga penting dalam regulasi BBM adalah soal harga. Ini harus eksplisit dituangkan dalam Perpres yang baru nanti.

“Bagaimana menentukan harga, komponennya adalah unsur yang harus dituangkan dalam perubahan Perpres ini, agar masyarakat mendapatkan kepastian harga,” kata Hendrik Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Hendrik menegaskan, agar Perpres ini bisa memperjelas alokasi subsidi, baik jumlah dan nilai, sekaligus memperjelas siapa penerimanya dan dapat memberikan kepastian waktu dan harga.

“Jika ada kepastian dunia usaha juga punya kepastian berusaha. Dan pada akhirnya, BBM subsidi bisa diakses oleh kelompok yang berhak dengan tepat sasaran,” tegas Hendrik, Legislator dari Dapil Sumut I meliputi daerah Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi.(cno)