Kejari Sergai Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Asuransi Usaha Tani Padi TA 2020

by

GEOSIAR.COM, SERGAI,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdangbedagai (Sergai) menetapkan Parlindungan Nasution, ASN Dinas Pertanian Sergai, tersangka tindak pidana korupsi dugaan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun 2020.

Hal tersebut disampaikan Kajari Sergai, Muhammad Amin didampingi Kasi Intel Agus Adi Atmaja, Kasi Pidum Jenda Riahta Silaban, Kasi Pidsus Elon Unedo Pinondang Pasaribu SH dan Kasi Datun Richard MP Simaremare saat konferensi pers di Kantor Kejari Sergai di Seirampah, Senin (25/7/2022).

Amin memaparkan sumber dana AUTP dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sementara, peserta AUTP tahun 2020 yang mendaftar sebanyak 108 Gapoktan dan kelompok tani dengan rincian, Gapoktan 6 dan 102 kelompok tani.

Besaran premi asuransi yang dibayarkan kepada PT Jasindo sebesar Rp 180.000 dengan rincian, bantuan premi dari pemerintah (APBN 80%) atau sebesar Rp 144.000 per hektar per musim tanam, dan swadaya (petani 20%) atau sebesar Rp 36.000 per hektar per musim tanam.

Pada tahun 2020, lanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Sergai mengajukan klaim kerusakan/kebanjiran atas lahan yang diasuransikan sebesar Rp 3.298.560.000 dan yang disetujui oleh pihak asuransi PT Jasindo sebesar Rp 3.271.200.000.

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian ganti rugi yakni, umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam, umur padi sudah melewati 30 hari setelah melewati tebar, intensitas kerusakan mencapai 75%, dan luas kerusakan mencapai 75% pada setiap luas petak alami.

Namun faktanya, jelas Kajari, tersangka tidak pernah melakukan sosialisasi. Tersangka meng-upload peserta AUTP tanpa melengkapi dokumen persyaratan, tidak melibatkan UPTD/BPP, dan mendaftarkan Gapoktan sebagai peserta AUTP. Sementara, sesuai dengan pedoman, Gapoktan tidak bisa mendaftar sebagai peserta AUTP TA 2020.

“Tersangka hanya menggunakan satu akun user aplikasi SIAP. Sementara, setiap PPL yang ada di Sergai masing-masing sudah memiliki user aplikasi SIAP yang dibuat oleh pihak PT Jasindo. Tersangka juga menginput salah satu kelompok tani yang tidak sesuai dengan luasan lahan yang sebenarnya,” jelasnya.

Selain itu, tersangka tidak pernah melaporkan secara tertulis perkembangan kegiatan AUTP TA 2020 tersebut kepada Kepala Dinas, hanya secara lisan bahwa kegiatan AUTP TA 2020 sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pedoman.

Dalam hal pengecekan kerusakan, tambah Kajari, tersangka hanya melakukan sampling terhadap sawah yang terkena dampak serangan banjir/kerusakan. Seharusnya, tersangka bersama dengan PT Jasindo dan POPT-PHP harus melakukan pengecekan keseluruhan sawah yang terkena dampak. Bahkan, tersangka ada menerima pencairan dana AUTP TA 2020 yang seharusnya dana tersebut diperuntukkan kepada kelompok tani/petani.

Amin menyebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini yang sudah dikembalikan dan sudah dilakukan penyitaan sebesar Rp 200.500.000 yang berasal dari 12 kelompok tani peserta AUTP TA 2020.

“Selanjutnya, tersangka akan dititip di Lapas Tebingtinggi. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 ayat (2),(3) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara,” tegas M Amin sembari mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain terhadap kasus ini.(LS)