Mendag Zulhas Pertimbangkan Penghapusan DMO/DPO CPO untuk Percepat Ekspor

by
Mendag Zulhas Pertimbangkan Penghapusan DMO/DPO CPO untuk Percepat Ekspor

GEOSIAR.COM – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) kepada produsen minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Pertimbangan, jelas dia, sebagai upaya untuk mempercepat ekspor CPO. Sebab Zulkifli melihat tangki-tangki CPO milik produsen masih kosong.

“Karena tangki-tangki belum kosong, saya akan pertimbangkan, saya akan ketemu temen-temen, kalau pengusaha komit penuhi DMO itu, mungkin pertimbangkan DMO nggak perlu lagi, lagi kita pertimbangkan, biar ekspor dipercepat,” ujarnya usai meninjau pasar Cibinong, Jumat (22/7/2022).

Baca JugaRombongan Delegasi W20 Summit ke Samosir Menikmati Budaya dan Keindahan Danau Toba dari Kapal Fery Kaldera Toba

Namun demikian, Mendag Zulhas menegaskan, perlu ada komitmen pengusaha untuk memenuhi pasokan dalam negeri, sebelum kebijakan DMO dan DPO benar-benar dihapus.

“Saya ingin dapat jaminan dari kawan-kawan, kalau itu jalan nggak langka di dalam negeri itu kita pertimbangkan DMO-DPO kita relaksasi,” ucap dia.

Menurut Mendag Zulhas, dengan lancarnya ekspor, maka produsen akan kembali membutuhkan tandan buah segar (TBS) untuk memproduksi CPO. Akhirnya, dengan peningkan permintaan, maka TBS bisa meningkat.

“Tugas saya sekarang, di perintah bapak presiden agar kita bekerja keras melakukan segala upaya, naikkan harga Tandan buah segar itu harus bisa diatas Rp2.000,” imbuh dia.

Baca JugaPolsek Medan Barat dan Polrestabes Medan Gerebek Kampung Narkoba di Brayan

Sebelumnya, Petani sawit kirimkan surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo yang berisi beberapa permintaan, mulai dari pencabutan domestic market obligation (DMO) hingga penghapusan pungutan ekspor (PE).

Surat ini disampaikan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kepada Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (14/07/2022). Dalam surat tersebut, Apkasindo menyampaikan 5 (lima) saran kepada pemerintah demi keberlanjutan kesejahteraan para petani dan buruh sawit.

“Perlu dilakukan langkah strategis kebijakan dalam upaya percepatan menseimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan dan keterjangkauan minyak goreng dengan tata kelola perkelapasawitan Indonesia,” tulis APKASINDO dalam surat tersebut.

(geosiar.com)

Baca JugaTemukan Sejumlah Fakta Baru, Komnas HAM Tegaskan Tak Ada Tekanan di Kasus Kematian Brigadir J