KPK Hadirkan Ahli Pidana dan Perbankan di Sidang Praperadilan Mardani Maming

by
KPK Hadirkan Ahli Pidana dan Perbankan di Sidang Praperadilan Mardani Maming
Foto: Plt Jubir KPK Ali Fikri.

GEOSIAR.COM – KPK menghadirkan dua ahli dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Dua ahli itu ialah ahli pidana dan ahli perbankan.

“KPK juga hadirkan dua orang ahli, yaitu ahli pidana dan ahli perbankan yang akan menerangkan berkaitan dengan modus-modus kejahatan dalam transaksi keuangan seperti halnya pada pokok perkara yang sedang KPK lakukan penyidikan ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (22/7/2022).

Ali menyebut pihaknya juga membawa sekitar 100 dokumen dalam sidang agenda pembuktian dari KPK. Bukti itu, katanya, cukup untuk menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka.

“Tim Biro Hukum KPK membawa sekitar 100 dokumen untuk membuktikan bahwa KPK telah memiliki bukti permulaan cukup sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka,” ujar Ali.

“Termasuk KPK buktikan bahwa pasal-pasal yang disangkakan tetap konsisten pada dokumen administrasi penyidikan perkara dimaksud,” sambungnya.

Ali meyakini hakim akan memperimbangkan keterangan yang disampaikan KPK. Dia mengatakan KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi sesuai prosedur.

“KPK menyakini Hakim akan mempertimbangkan penjelasan dan keterangan yang juga telah KPK sampaikan sebagai pihak termohon, sebagai komitmen dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur,” jelas Ali.

Dia mengajak publik terus memantau proses penanganan perkara dugaan korupsi perizinan pertambangan. Dia mengatakan sektor pertambangan menyangkut hidup banyak orang.

“KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan memantau proses penanganan perkara perizinan pertambangan ini. Dimana sektor ini menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting bagi hajat hidup masyarakat,” sebut Ali.

Baca JugaPresiden Jokowi Tinjau Proyek Pengembangan Sarana Hunian di Labuan Bajo

Diketahui, Mardani Maming mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya oleh KPK. Mardani meminta hakim menggugurkan status tersangkanya dan menyatakan sprindik KPK batal.

“Kami memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya,” ujar pengacara Mardani, Denny Indrayana, saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Selasa (19/7).

Dalam praperadilan ini, termohonnya adalah KPK. Mardani keberatan atas penetapan tersangka.

Berikut permohonan Mardani H Maming di praperadilan:

Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022;

Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022;

Menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022 tidak sah;

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Baca JugaMendag Zulhas Pertimbangkan Penghapusan DMO/DPO CPO untuk Percepat Ekspor

(geosiar.com)