Presiden Jokowi Serahkan Bantuan di Pasar Alasa Nias

by
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan di Pasar Alasa Nias
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan di Sumatera Utara. (Foto Setpres).

GEOSIAR.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Alasa di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara pada Rabu, 6 Juli 2022. Tampak barisan pelajar membawa bendera Merah Putih dan sorak antusias masyarakat menyambut Jokowi sekitar pukul 10.50 WIB.

Setibanya di sana, Presiden langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden Jokowi berpesan agar bantuan tersebut dipakai untuk tambahan modal usaha.

“Bukan untuk beli HP ya, jangan. Dipakai untuk tambahan modal usaha dan yang Rp300.000 silakan beli sembako, minyak goreng, dan lain-lainnya tidak apa-apa,” pesan Presiden dalam keterangannya, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga SE Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kunjungan Tatap Muka Dimulai Hari Ini di Lapas Tebing Tinggi

Di Pasar Alasa, Presiden juga berkeliling sambil berbincang dan memberikan bantuan langsung kepada para pedagang. Terlihat juga beberapa kali Presiden mengecek harga kebutuhan pokok sekaligus membeli dagangan pedagang pasar, seperti pisang, kacang, cabai, dan hasil tani lainnya.

“Bapak Jokowi memborong tiga porsi (cabai). Kami berterima kasih Bapak Jokowi karena sudah memperhatikan masyarakat khususnya masyarakat Alasa,” ucap seorang pedagang.

Pada kesempatan yang sama, seorang pedagang pisang bernama Dasimalahagu mengaku senang karena Presiden Jokowi telah membeli dagangannya.

“Harganya Rp5.000 kalau dibeli biasanya, yang dibeli Bapak Presiden dikasih Rp50.000. Sayang sekali Bapak Presiden,” ujar pedagang tersebut dengan sangat antusias.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu.

(geosiar.com)

Baca Juga Kasus ACT Berpotensi Terjadi di Lembaga Serupa, Pemerintah-DPR Harus Gercep Perbarui UU Pengumpulan Uang Dan Barang