Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hendrik H Sitompul, Kritisi Aplikasi MyPertamina, Ini Katanya

by
Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hendrik H Sitompul, Kritisi Aplikasi MyPertamina, Ini Katanya

GEOSIAR.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Komisi 7 Drs Hendrik H Sitompul MM mengkritisi penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite.

Bahkan, politisi dari Partai Demokrat ini menilai, rakyat terkesan dipaksa untuk beli paket internet.

“Karena, kalau tidak ada paket data internet tidak bisa beli Migor, BBM dan Gas,” tegas Hendrik Sitompul menjawab wartawan melalui Ponselnya dari Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Sementara lanjut Hendrik, program minyak bersubsidi sasaran yang diberikan adalah masyarakat yang tidak mampu.”Yang menjadi pertanyaan, kalau mereka tidak mampu, apakah memiliki ponsel yang bisa mengunduh aplikasi ini,” tanya Hendrik.

Tujuan program MyPertamina ini, Hendrik menilai cukup baik. Selanjutnya tinggal bagaimana sosialisasinya dilakukan secara sungguh-sungguh dan cermat.

Baca JugaPresiden Jokowi Siap Menjembatani Komunikasi Antara Putin dan Zelensky

“Melalui program ini, dapat terdata siapa saja kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Pengawasan sekali lagi jadi kunci sukses program tersebut,” tegas Hendrik.

Untuk itu, Hendrik berharap, ada tambahan waktu sosialisasi dan pengawasan distribusi yang ketat. Penggunaan aplikasi digagas agar kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu bisa dihindari, dan program subsidi ini tepat sasaran.

“Program digital MyPertamina membutuhkan sosialisasi masif. Setelah itu segera dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan. Dengan begitu, kelompok masyarakat berdaya beli rendah bisa mendapatkan dan memenuhi minyak subsidi, sesuai kebutuhan mereka,” kata Hendrik.

Selain itu, Hendrik berharap, pengawasan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada aplikasi digital. Sangat diperluka juga pegawai pengawas atau inspektor yang tugas memback up kelemahan aplikasi.

“Serta sangat diperlukan pengawasan dan evaluasi langsung ke SPBU,  dalam menyalurkan BBM subsidi, menggunakan aplikasi atau kemungkinan tanpa aplikasi,” kata Hendrik.

Seharusnya, lanjut Hendrik, pemerintah menerapkan digitalisasi terpadu single ID antara KTP, NPWP, surat suara pemilih dan bantuan sosial.

“Ini yang lebih penting dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkas Hendrik, yang memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I yang meliputi Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi.

Baca JugaPT Asuransi Allianz Life Indonesia Tidak Membayarkan Uang Nasabah

(geosiar.com/cno)