GEOSIAR.COM, TEBINGTINGGI – Pejabat ASN Pemko Tebing Tinggi bebas pungli. Terkait pelantikan 6 pejabat administrator dan 103 orang pejabat pengawas pada Mei 2022 lalu, diwarnai indikasi KKN dibantah keras pejabat terkait dan didukung para tokoh pendidikan.
Bahkan, ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tebingtinggi Syaiful Fahri SP MSi, Kamis ( 23/6) diruang kerjanya seluruh pejabat yang akan dilantik terlebih dahulu mengikuti sejumlah test sehingga mereka betul betul mampu untuk memimpin.
Disebutkan Fahri pula, Berdasarkan Keputusan Walikota Tebingtinggi Nomor 821.23/713 Thn 2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Nomor 800/714 Tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022 jumlah yang dilantik sebanyak 110 orang, terdiri dari Pejabat Administrator (Es. III) 6 orang, Pejabat Pengawas (Es. IV) 103 orang yang terdiri dari Lurah 26 orang dan 77 orang Kasi di Kecamatan, Kelurahan dan OPD serta 1 orang Kepala UPTD Puskesmas Pasar Gambir.
Baca Juga : Wujudkan Kesehatan Prima kepada Anggota, Polrestabes Medan Gerak Cepat Lakukan Rikkes Berkala
Diakui Fahri pula, dirinya ada menerima informasi terkait pengaduan elemen masyarakat dari yang mengaku Studi Masyarakat Kota Tebingtinggi dalam pengaduaanya ke Pj Wali Kota menyebutkan bahwa pengangkatan dan pelantikan tersebut ada dugaan dan indikasi KKN serta ketidak profesionalan kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tebingtinggi sehingga dirinya sudah melakukan klarifikasi.
Dalam pengaduan Studi Masyarakat Kota Tebingtinggi yang ditandatangani Januar S Sihotang SE disebutkan dalam pengangkatan dan pelantikan tersebut terjadi jual beli jabatan dengan harga berkisar jutaan bagi ASN yang akan menduduki jabatan Lurah maupun jabatan strategis lainnya.
“Terkait tuduhan Studi Masyarakat Kota Tebingtinggi itu sama sekali tidak benar apa lagi melakukan kutipan untuk mendapatkan jabatan,” tegas Syaiful Fahri dan berharap agar pejabat yang dilantik tetap menunjukkan kinerjanya. Sebut Fahri diruangnya kerjanya.
(geosiar.com)
Baca Juga : Hendrik Sitompul Hadiri RDP dengan BPH Migas, Komisi 7 Desak Tingkatkan Kerjasama
