Hendrik Sitompul Hadiri RDP dengan BPH Migas, Komisi VII Desak Tingkatkan Pengawasan & Evaluasi Agar Tidak Terjadi Pencurian BBM Subsidi

by
Hendrik Sitompul Hadiri RDP dengan BPH Migas, Komisi VII Desak Tingkatkan Pengawasan & Evaluasi Agar Tidak Terjadi Pencurian BBM Subsidi

GEOSIAR.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda yakni, evaluasi Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Selama Bulan Ramadhan dan Libur Lebaran Tahun 2022.

Strategi Dalam Penanganan Penyimpanan BBM Subsidi. Progres Digitalisasi SPBU dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM.

RDP Komisi VII yang dipimpin Bambang Haryadi SE dari Fraksi Gerindra, bersama mitra kerja yakni, Dirjen Minerba KESDM RI dan Kepala BPH Migas, digelar di ruang rapat komisi 7 lantai 1 Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (23/6/2022). Turut dihadiri anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM.

Pada rapat itu, BPH Migas mengakui, sedang memberdayakan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bahkan katanya, segala kegiatan digitalisasi sedang di kerjakan dan disesuaikan.

BPH Migas juga menjelaskan, bahwa segala bentuk koordinasi telah dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan.

Baca JugaPertamina Andalkan Teknologi Agar Penyaluran BBM dan LPG Subsidi Tepat Sasaran

Melalui rapat dengar pendapat itu, Komisi 7 mengapresiasi kinerja BPH migas dalam rangka menjamin BBM pada bulan Ramadhan dan libur lebaran.

Melalui catatan darii RDP itu, Anggota Komisi VII Sartono yang juga Kapoksi Fraksi Partai Demokrat yakni, Komisi VII mendesak BPH Migas meningkatkan kerjasama dengan DPR RI dan penegak hukum dalam penyelewangan BBM.

Komisi VII juga mendesak BPH migas, dalam evaluasi database konsumen pengguna dan pemanfaatan program digitalisasi SPBU

Selanjutnya, Komisi VII mendesak Kepala BPH migas untuk melakukan koordinasi insentif terkait kalibrasi meteran, bagi SPBU secara berkala.

Komisi VII meminta BPH migas untuk melakukan evaluasi pengelolaan BBM satu harga, guna mewujudkan keadilan energi. Terakhir, komisi VII meminta jawaban tertulis tgl 30 Juni 2022.

Baca JugaAda Jejak Virus Polio di Limbah London, Inggris Keluarkan Peringatan Insiden Nasional

(geosiar.com/cno)