Bahaya Presiden 3 Periode: Indonesia Berpotensi Chaos seperti 1998

by
Bahaya Presiden 3 Periode: Indonesia Berpotensi Chaos seperti 1998
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tasikmalaya menduduki Gedung DPRD Kota Tasikmalaya saat unjuk rasa di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (8/4/2022).

GEOSIAR.COM – Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode menuai protes dan memicu kegaduhan publik. Masyarakat merespons isu ini dengan menolak keras wacana tersebut.

Gelombang demonstrasi mahasiswa pun digelar serentak di sejumlah wilayah Indonesia hari ini, Senin (11/4). Mereka menuntut elite-elite politik tidak mengkhianati konstitusi negara dengan menolak penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden melalui amendemen.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati, mengatakan, aksi menolak wacana tersebut wajar dilakukan oleh mahasiswa. Pasalnya, menurut dia, wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan kekacauan sosial yang berujung pada ketidakstabilan keamanan.

“Dampak realisasi wacana tiga periode berdampak langsung pada potensi kekacauan sosial dalam skala besar yang justru menimbulkan instabilitas keamanan,” kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/4).

Wasisto menjelaskan, potensi kekacauan sosial itu dapat terjadi apabila pemerintah merealisasikan wacana tersebut. Pasalnya, pemerintahan hasil pemilu tidak mengembalikan mandat kekuasaannya pada publik setelah masa jabatannya rampung.

“Sehingga berpotensi memunculkan gerakan people power,” imbuhnya.

Baca JugaMenteri ESDM dan Dirut Pertamina Sidak SPBU di Sumut, Ini Atensinya

Mengenai aksi demonstrasi hari ini, menurut dia, wajar apabila mahasiswa menolak wacana tiga periode. Kendati begitu, ia mengingatkan agar jangan sampai aksi demonstrasi ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

“Jangan sampai aksi demonstrasi ini kemudian ditunggangi kepentingan politik tertentu, sehingga berkembang menjadi gerakan makar penggulingan pemerintahan hasil pemilu,” papar dia.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga berpendapat bahwa potensi kerusuhan besar tak bisa terelakkan apabila wacana Presiden tiga periode terealisasi. Menurutnya, hal ini dikarenakan rakyat sudah muak dengan cara kekuasaan yang tidak partisipatif.

Baca JugaWiranto Turun Gunung, Penguasa Lagi Cemas?

a khawatir kerusuhan besar seperti tahun 1998 terulang kembali di masa Jokowi.

“Rakyat ini ibaratnya sudah muak, dengan cara kekuasaan yang cenderung tidak partisipatif, seenaknya. Oleh karena itu, ketika ini direalisasikan, mohon maaf, kelihatannya akan terjadi chaos,” kata Ujang.

Jika terjadi kekacauan sosial, buntutnya, bukan tidak mungkin militer mengintervensi pemerintahan. Hal ini, kata Ujang, juga harus dihindari, karena demokrasi bisa terancam apabila militer turun tangan ke dalam pemerintahan.

“Itu lah yang berbahaya bagi bangsa ini. Kalau militer sudah turun kan bahaya lagi, demokrasi terancam,” paparnya.

Baca Selengkapnya Jokowi Harus Tegas Tolak Amandemen

(geosiar.com)