KPK RI Siap Mengawal Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

by
KPK RI Siap Mengawal Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Ketua KPK RI Firli Bahuri

GEOSIAR.COM, JAKARTA – KPK RI siap mengawal anggaran peningkatan kesejahteraan nelayan. Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, menegaskan sebagai pimpinan KPK, akan selalu mengawal dan memastikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Firli Bahuri dalam keterangan tertulis dalam rangka memperingati Hari Nelayan Indonesia ke-62 di Jakarta, Rabu (6/4/2022)

“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke-62,” kata H Firli Bahuri.

Kemudian dia juga mengatakan  Nelayan adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia, dan semua nelayan di Indonesia mempertaruhkan nyawa dan harga mereka setiap hari di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah dan bertaruh jiwa pada perekonomian nasional.

Perjuangan para nelayan sangat berat, tambah Firli lagi. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati profesi nelayan. Karena mereka bekerja untuk mendapatkan Rupiah sebagai pemancing dengan cara yang hak dan halal.

Keteguhan profesi nelayan untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan nelayan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar nelayan yang miskin.

“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir Pantau, dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatikan,” ucap Firli kemudian.

Oleh karena itu, KPK akan memastikan untuk mengawal setiap kebijakan, anggaran, yang dialokasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air.
Pada Hari Nelayan Indonesia ke-62, Firli Bahuri mengatakan pihaknya mengusulkan untuk mengangkat nelayan sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertanahan dan kedaulatan negara.

“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” usulnya.

Ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya, papar Firli.

“Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan,” tegasnya.

Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.

“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” tegas Firli Bahuri.

(geosiar.com)

Baca Juga :Imam Besar Masjid Raya Al-Abror Sambut BP Jamsostek Sidimpuan, Bahas Perlindungan Imam,b Muadzin dan Marbot Masjid