Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul Tegaskan BPH Migas Kerjasama dengan Pajak

by
Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul Tegaskan BPH Migas Kerjasama dengan Pajak

GEOSIAR.COM, MEDAN – Anggota Komisi VII DPR RI Drs Hendrik H Sitompul MM menegaskan kepada BPH Migas diharapkan kerjasama dengan Pajak khususnya pengawasan BBM subsidi.

Hal itu ditegaskan Hendrik Sitompul saat Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VII di Pertamina MOR I, di Jalan Yos Sudarso Medan, Kamis (7/4/2022).

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul Tegaskan BPH Migas Kerjasama dengan Pajak

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul Tegaskan BPH Migas Kerjasama dengan Pajak

Selain itu, Hendrik Sitompul juga menghimbau kepada Pertamina agar New Gantry System (NGS) di TBBM itu dikerjakan langsung oleh Pertamina. NGS merupakan bentuk modernisasi fasilitas pendistribusian BBM yang lebih baik, cepat dan modern.

“Saya harapkan NGS itu dikelola Pertamina,” tegas Hendrik.

Baca JugaBank BJB Dukung BI Sediakan Uang Rupiah Baru saat Ramadan dan Idul Fitri

Sementara itu, disela sela Kunker Spesifik di Pertamina MOR I, saat ditemui wartawan, Hendrik lebih jauh menjelaskan, kerjasama Pertamina dengan Kantor Pajak juga dapat mencegah para mafia mafia, melaksanakan praktek praktek yang merugikan negara.

“Kita sangat berharap sekali, Pertamina bekerjama dengan kantor pajak dalam setiap transaksi,” tegas Hendrik.

Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero), MOR I Medan turut dihadiri Dirjen Migas KESDM RI, Direksi PT Pertamina (Persero), TBBM Medan, MOR I, Kepala BPH Migas, Direksi PT PLN (Persero) dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Dalam rangka Pemantauan distribusi BBM, GAS, Listrik Menjelang Lebaran.

Selain Hendrik Sitompul, turut hadir anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian (Pimpinan), Novri Ompusunggu, Ir. Lamhot Sinaga dan Nasril.

(geosiar.com/cno)

Baca JugaRutan I dan Lapas I Medan Kanwil Kemenkumham Sumut Dukung Proyek SiLabfor Presisi Poldasu

Baca JugaKPK RI Siap Mengawal Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Nelayan