Menyoal Sikap Diam IDI soal Pemecatan Terawan

by
Menyoal Sikap Diam IDI soal Pemecatan Terawan
Perseteruan PB IDI dengan mantan Menkes Terawan Agus Putranto kembali berlanjut. Kini Terawan diberhentikan permanen sebagai anggota IDI.

GEOSIAR.COM – Menyoal sikap diam IDI soal pemecatan Terawan. Perseteruan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dengan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali berlanjut. Lewat Muktamar XXXI di Banda Aceh, IDI memutuskan mencabut keanggotaan Terawan secara permanen.

Pemberhentian keanggotaan Terawan dari anggota IDI selambat-lambatnya akan dilakukan 28 hari kerja sejak keputusan itu dibacakan.

“Memutuskan, menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan sidang khusus, memutuskan pemberhentian permanen Dokter Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI,” kata Presidium Muktamar IDI, Ahmad Fajrial.

Melalui surat kepada Ketua Umum PB IDI, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) Pusat menyebut sejumlah pelanggaran Terawan. Salah satunya mempromosikan Vaksin Nusantara ke masyarakat luas saat meskipun penelitian vaksin itu belum selesai.

Keputusan IDI memecat Terawan mendapat kritik keras dari sejumlah pihak, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Protes keras juga dilontarkan mantan staf khusus Terawan, Jajang Edi Prayitno.

Jajang menyebut keputusan IDI memecat Terawan sangat berlebihan hingga keterlaluan. Ia menyebut sesuai marwah IDI, organisasi profesi tersebut semestinya melindungi Terawan.

“Kalau pemecatan beliau kalau saya bilang ini sangat berlebihan. Ini pasiennya sendiri enggak nuntut, malah pengurusnya yang memecat beliau ini kan kebablasan,” kata Jajang kepada CNNINdonesia, Senin (28/3).

Jajang menilai beberapa alasan pemecatan Terawan sebagaimana tertulis dalam surat rekomendasi MKEK berlebihan.

Jika MKEK mempersoalkan Digital Subtraction Angiography (DSA) atau metode cuci otak yang Terawan gagas untuk pengobatan stroke, masalah itu sudah selesai.

Menurutnya, Terawan telah menguji DSA pada disertasinya di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Jikapun ada yang memprotes DSA, kata Jajang, mesti dilakukan dengan membuat penelitian lain.

Baca JugaJokowi Geram Minta Dirut BUMN Dipecat, Siapa Targetnya?

“Silakan diuji. Lah dia sudah menguji temuannya lewat disertasi S3 dan di universitas yang bergengsi loh. Harusnya sudah clear tapi kenapa kok diungkit-ungkit terus,” ujar Jajang.

Selain itu, menurut Jajang, selama ini sudah banyak pasien yang disembuhkan dengan metode DSA. Sejumlah pejabat juga banyak yang memberikan testimoni karena sembuh dengan metode cuci otak Terawan.

Tidak hanya itu, kata Jajang, metode DSA juga banyak dilakukan di beberapa rumah sakit lain secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga memiliki alat DSA.

“Di rumah sakit-rumah sakit sudah ada alat DSA itu dan mereka juga melakukan. Tapi kenapa kalau yang melakukan Terawan harus di-bully? Kenapa harus dicaci maki?” ujarnya.

Lebih lanjut, Jajang menyebut IDI tak berwenang mempersoalkan promosi Terawan terhadap Vaksin Nusantara. Ia mengingatkan persoalan vaksin merupakan wewenang pemerintah.

Vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik ini sudah melalui uji fase I di Rumah Sakit Karyadi. Fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

“Uji fase III yang seharusnya dilanjutkan tapi kan disetop sama Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) sama Kementerian Kesehatan,” ujar Jajang.

Jajang menyatakan pemecatan Terawan dengan alasan Vaksin Nusantara merupakan bentuk pengebirian inovasi anak bangsa di bidang pengobatan. Ia pun mempertanyakan sikap IDI yang tak memiliki cara lain dalam menyikapi gagasan Terawan.

Menurutnya, baik metode cuci otak maupun Vaksin Nusantara sudah selesai.

“Itu sebetulnya produk anak bangsa loh, malah justru tidak mendukung, malah dijadikan poin untuk dasar alasan pemecatan, dari mana? Ini sudah keterlaluan saya bilang,” katanya.

Dokter militer bintang satu itu lantas menjelaskan alasan Terawan tidak memenuhi surat panggilan IDI yang dilayangkan sebanyak tiga kali. Ia mengklaim pihak yang ditujukan dalam surat panggilan itu salah.

Menurutnya, IDI mengirim surat langsung kepada Terawan. Semestinya surat ditujukan kepada atasan Terawan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) atau Panglima TNI.

“Itu alamatnya kepada siapa? Kepada Terawan tidak bisa. Wong, namanya tentara… ya kalau dia enggak hadir jangan salahkan dia,” ujarnya.

“Apakah tidak ada cara lain untuk seorang sosok Terawan yang notabenenya seorang bintang tiga, bekas menteri? Dokter spesialis diperlakukan kayak gitu,” kata Jajang.

(geosiar.com)

Baca JugaPemerintah Perlu Menghitung Beban Ekonomi Saat Memaksa Pembangunan IKN