Anggota DPR RI Hendrik Sitompul Ikuti RDP Tentang Keprihatinan Kondisi BRIN

by
Anggota DPR RI Hendrik Sitompul Ikuti RDP Tentang Keprihatinan Kondisi BRIN

GEOSIAR.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Hendrik Sitompul ikuti RDP tentang keprihatinan kondisi BRIN. Anggota Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan topik, audiensi tentang penyampaian keprihatinan terhadap kondisi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di ruang RDP Komisi VII Gedung DPR RI Jakarta, Senin (28/3/2022).

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII, dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdulrrahman itu, mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi di BRIN saat ini.

Diantaranya, Masyarakat Pemajuan IPTEK dan Inovasi Nasional: Integrasi Lembaga BRIN menimbulkan polemik yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan.

Anggota Komisi VII DPR RI Drs Hendrik Sitompul yang ikut pada Rapat Dengar Pendapat itu, terungkap sejumlah pertanyaan diantaranya, masyarakat pemajuan IPTEK dan Inovasi Nasional model yang seperti apa yang menjadi acuan ideal BRIN dapat berkembang sesuai dengan cita-cita UU Sisnas Iptek.

Selanjutnya, persoalan apa yang seharusnya dibenahi agar kemajuan IPTEK bangsa ini dapat terlaksana? Masyarakat pemajuan IPTEK dan Inovasi Nasional: Dalam proses peleburan ini terdapat indikasi “politisasi” terhadap Lembaga BRIN, bagaimana Masyarakat Pemajuan IPTEK dan Inovasi Nasional melihat hal ini?

“Bagaimana tanggapan saudara terkait adanya pengarah/pembina bagi suatu Lembaga IPTEK,” kata anggota dewan itu.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan seluruh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) sudah terintegrasi ke dalam BRIN per 1 September 2021.

Ia menjelaskan BRIN mengintegrasikan empat LPNK, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

Selain empat LPNK, BRIN juga akan mengintegrasikan 44 unit penelitian dan pengembangan dari kementerian/lembaga lain. Integrasi untuk unit-unit penelitian dan pengembangan di kementerian/lembaga (K/L) ke dalam BRIN diakuinya masih berproses dan akan dieksekusi.

Tetapi saat ini, kata dia, proses penyisiran dan pengalihan program dan anggaran dari K/L sudah mulai dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat disahkan pada pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan integrasi itu, kata dia, seluruh LPNK dan unit penelitian dan pengembangan K/L bertransformasi menjadi Organisasi Riset (OR) atau Pusat Riset di OR terkait.

Ia menyatakan proses integrasi tersebut akan memberikan peluang baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, karena dengan integrasi itu BRIN memiliki kapasitas sumber daya yang jauh lebih besar, dan otomatis akan terjadi efisiensi luar biasa dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. “Untuk dampak secara umum lebih karena aspek psikologis dan bukan teknis,” katanya.

Ia menilai pro dan kontra integrasi ke BRIN merupakan suatu hal yang biasa. Semua LPNK Terintegrasi ke dalam BRIN sejak 1 September 2021. Namun, untuk menyelesaikan masalah fundamental riset di Indonesia, lanjut dia, memang harus dilakukan perubahan yang cukup fundamental sehingga benar-benar bisa menyelesaikan dalam waktu secepat mungkin.

“Yang penting justifikasi teknis dan filosofi perubahan ini dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Di samping itu, kata dia, kelembagaan adalah ranah eksekutif, yang mana dalam hal ini BRIN sebagai bentuk strategi teknis yang dipilih oleh Presiden RI untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang. “Yang penting adalah
tidak melanggar regulasi yang berlaku,” kata Laksana.

(geosiar.com/cno)

Baca JugaAnggota DPR RI Hendrik Sitompul Hadiri Pengukuhan Hatopan Raja Sitompul SEJABODETABEK dan Banten Tahun 2022 – 2026