5 Unit Mobil dan 2 Motor Mewah Indra Kenz Diamankan Polisi, Begini Aturan Soal Benda Sitaan

by
5 Unit Mobil dan 2 Motor Mewah Indra Kenz Diamankan Polisi, Begini Aturan Soal Benda Sitaan
Partner di Depari and Vretania Law Firm, Eko Haridani Sembiring Depari/Ist

GEOSIAR.COM – Penyidik Polri terus bekerja meskipun Indra Kenz sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan investasi trading opsi biner Binomo.

Bahkan kini penyidik Polri terus melakukan pelacakan terhadap sejumlah aset yang dimiliki Indra Kenz yang diduga hasil dari tindak pidana penipuan dengan menggunakan trading binary option.

Sebelumnya penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap asset Indra Kenz, di antaranya 5 unit mobil dan 2 motor mewah, serta akun YouTube-nya. Mengingat besarnya kasus itu, tentunya akan memunculkan konsekuensi logis penyitaan dalam skala massif pula.

Lantas, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan terhadap benda sitaan yang dihasilkan dari penyitaan itu sendiri?

Partner di Depari and Vretania Law Firm, Eko Haridani Sembiring Depari mengatakan, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Benda yang dihasilkan dari proses penyitaan itu, kata Eko, akan ditempatkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, dimana pelaksanaan dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

“Pengaturan itu kemudian dikeluarkan secara teknis oleh tiap-tiap lembaga penegak hukum itu sendiri,” kata Eko Haridani dalam keterangan kepada redaksi, Selasa (29/3).

Baca JugaPemerintah Perlu Menghitung Beban Ekonomi Saat Memaksa Pembangunan IKN

Misalnya, di Polri terkait Perkap tentang pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri. Kemudian di Kejaksaan RI, surat edaran Jaksa Agung perihal Tertib Administrasi penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan yang dititipkan di Rupbasan.

Menurutnya, jenis benda yang disita, benda yang lekas rusak atau yang membahayakan dapat dijual lelang dengan persetujuan dan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.

Hal itu dilakukan jika tidak memungkinkan untuk menunggu perkara tesebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau biaya penyimpanan tersebut menjadi terlalu tinggi.

Kemudian dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa:

benda yang dikenakan penyitaan akan dikemembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda disiita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupaka tindak pidana; dan

c.Perkara terebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

“Ketentuan tersebut penting kiranya diperhatikan, karena penyitaan dan benda hasil sitaannya sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa atau orang yang berhak atas benda sitaan tersebut, serta upaya dalam mewujudkan kepastian hukum,” tandasnya.

(geosiar.com)

Baca JugaTim Jatanras Presisi Sat Reskrim Polrestabes Medan Tembak 2 Pelaku Curanmor