Penundaan Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi, Jokowi Diminta Tertibkan Pembegal Demokrasi

by
Penundaan Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi, Jokowi Diminta Tertibkan Pembegal Demokrasi
Pernyataan sikap Aktivis 98 Unpad terkait wacana penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden/Istimewa

GEOSIAR.COM – Penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi, Jokowi diminta tertibkan pembegal demokrasi. Jaringan Aktivis 98 Unpad mendesak Presiden RI Joko Widodo mengambil sikap tegas soal narasi penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang saat ini masih menjadi bola panas.

Selain itu, Pemerintah Pusat didesak untuk segera menertibkan komunikasi politik kepada para anggota kabinet. Sehingga, narasi penundaan Pemilu itu diterus berkembang.

Jubir Jaringan Aktivis 98 Unpad, Yodhisman Sorata menerangkan, wacana penundaan Pemilu 2024 beserta penambahan masa jabatan harus dihentikan. Pasalnya, wacana itu bertentangan dengan konstitusi dan proses demokrasi yang ada di Indonesia.

“Kami meminta kepada para elit politik tidak berkonspirasi serta membegal proses demokrasi dan prinsip-prinsip reformasi melalui Amandemen UUD 1945,” terangnya, Kamis (24/3).

Ia menyebut Pemilu menjadi sarana mutlak dalam sistem demokrasi. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mutlak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

“Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” ujarnya.

Baca JugaTerima Kunjungan Danyon Raider 100/PS, Rutan I Medan Kanwil Kumham Sumut Rencanakan Pelatihan

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kepatuhan terhadap konstitusi menjadi salah satu perwujudan aspirasi reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa, termasuk aktivis mahasiswa Unpad pada tahun 1998 silam.

Akan tetapi, saat ini rakyat dipaksakan untuk menyaksikan sejumlah elit politik yang berusaha mendorong kepemimpinan nasional untuk menyimpang dari ketentuan konstitusi negara tentang Pemilu.

“Upaya itu dengan menggulirkan wacana penundaan pemilu, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024,” jelasnya.

Ia menegaskan, wacana itu begitu berdampak luas terhadap sistem penyelenggaraan kenegaraan nasional. Seperti, penambahan masa jabatan para pejabat publik yg posisinya merupakan hasil pemilu (elected officials).

“Jadi tidak hanya Presiden, tapi berdampak kepada kepala daerah, baik provinsi, kota dan kabupaten,” tegasnya.

Senada dengan rekannya, Eko Arif Nugroho menambahkan, pihaknya mencium adanya upaya agar pemerintahan hari ini terus berlanjut.

“Hal ini sangat berbahaya bagi sistem demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis,” kata Eko.

Sementara itu, Tokoh Reformasi, Juandi Rewang mengungkapkan, tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui Pemilu yang demokratis, maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah dijaga selama ini.

“Ini namanya begal demokrasi. Para ketua partai jangan berkomplot untuk membegal proses demokrasi dan prinsip-prinsip reformasi melalui amandemen UUD dan atau menghambat proses penganggaran Pemilu 2024,” ungkap Juandi.

(geosiar.com)

Baca JugaBerbiaya 3 Miliar, Pembangunan GBI House of Mercy Jemaat Tebing Tinggi Dimulai