PMPHI Dukung Kejatisu, Periksa Biaya Covid 19 Tahun 2020 di Samosir

by
PMPHI Dukung Kejatisu, Periksa Biaya Covid 19 Tahun 2020 Di Samosir

GEOSIAR.COM, MEDAN – PMPHI Dukung Kejatisu, Periksa Biaya Covid 19 Tahun 2020 Di Samosir. Korwil Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Drs Gandi Parapat mengatakan, upaya Kejatisu mengawasi penyimpangan pemakaian uang negara untuk biaya Covid 19, tahun 2020 Samosir patut didukung.

“Seperti berita media dana Covid 19 di Samosir 2020, Rp 1.880.621.425. Hasil audit Akuntan Publik Rp 944.050.768 kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan 4 tersangka yg saat ini ditahan. Kami jadi bertanya atas berita hilangnya uang tersebut, seperti ada persekongkolan korupsi oleh tersangka tersebut yaitu PNS Samosir dan Pengusaha penyedia Barang PT Tarida Bintang,” tegas Gandi menjawab wartawan di Medan, Rabu (23/3/2022).

Menurut informasi lanjut Gandi, PT Tarida Bintang 30 Maret 2020 mendapat pekerjaan mengadakan/mengantar barang Telur Ayam 6000 papan, Gula pasir 6000 kg, Pengadaan Vitamin, Pengadaan kantung plastik dan jasa pengiriman barang. Volume kontrak termasuk PPN Rp 410.291.700. “Masa kerja 4 hari terhitung sejak kontrak.

Photo barang dan proses penerimaan barang oleh masyarakat kami dengar ada, serta pemeriksaan keuangan tidak menyimpang kami dapat info, namun kami belum bisa ketemu dengan tersangka untuk menanyakan langsung. Kalau benar kontrak ke PT Tarida Bintang Rp 410.291.700 yang menurut informasi dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Lanjut Gandi, bagaimanapula Dia ikut mempertanggung jawabkan yang lain. “Jadi menurut kami, perlu pihak jaksa memberi informasi lebih jelas agar hukuman masyarakat kepada para Tersangka jelas sebelum hukuman Pengadilan Negara.

Namun dalam hal ini kami tidak mengajari atau mengintervensi hanya karena kejanggalan informasi atau berita. Jadi kalau ada pemikiran miring tentang kasus itu dari masyarakat kami harap agar kita semua berpikiran positif dan mendukung Hakim agar membuat putusan yang adil tidak salah,” tegasnya. Lebih jauh kata Gandi, dalam situasi sangat darurat bisa saja uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas yang benar benar membutuhkan, tapi sulit dipertanggung jawabkan secara administrasi.

“Di rumah kita sendiripun sering salah paham atau salah hitung, termasuk letak kunci atau buku. Jadi kami harap agar masyarakat luas jangan cepat menghukum para tersangka,” pungkas Gandi

(geosiar.com/red)

Baca JugaPerdana, Anggota DPR/MPR RI Hendrik H Sitompul Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Martubung