Connect with us

Ekonomi

Depalindo Audiensi Virtual dengan Menhub, Bahas Layanan Pelabuhan & Logistik Nasional

Published

on

Audiensi Virtual Depalindo dengan Menhub. (Foto/ist)


Jakarta, Geosiar.com, – Pengurus Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) menyampaikan beberapa usulan maupun masukan kepada Menhub Budi Karya Sumadi dan plt Ditjen Hubla Kemenhub Arif Toha beserta jajarannya, berkaitan dengan sejumlah persoalan terkait kelancaran arus barang di pelabuhan serta efisiensi logistik nasional.

Usulan Depalindo itu dikemukakan Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro saat beraudiensi dengan Menhub dan jajarannya secara virtual pada pekan lalu.

Toto mengatakan, Depalindo mengapresiasi Menhub Budi Karya Sumadi dan plt Dirjen Laut Arif Toha yang dengan tegas melarang praktik ship flag transfer atau over flag (perpindahan bendera kapal) dari kapal kontainer Indonesia disewakan ke luar seperti ke Thailand maupun Vietnam untuk di pakai ke China yang saat ini memengaruhi kinerja angkutan dalam negeri sehingga ongkos angkut (freight) domestik ikut naik.

“Karena didalam negeri kini kekurangan kapal, Ditjen Perhuhungan Laut Kemenhub melarang praktik perpindahan bendera kapal nasional ke pihak asing tersebut,” ungkapnya.

Selain itu disoroti angkutan batubara oleh kapal Tongkang untuk kebutuhan PLN yang klasifikasi tugbout-nya (powernya) minimum lantaran costnya murah, padahal banyak kapal bendera asing yang memenuhi syarat maksimum (powernya) untuk itu.

“Kalau persoalan kekurangan kapal kontainer dan tongkang domestik itu tidak bisa dicarikan solusinya, ini sangat mengganggu kinerja angkutan logistik domestik. Bisa saja kami (Depalindo) juga mengusulkan agar dilakukan diskresi asas cabotage ditinjau kembali agar kapal asing bisa melayaninya,” ujar Toto.

Toto mengungkapkan, dalam pertemuan virtual itu juga dibahas mencari solusi dan langkah efektif terhadap persoalan kelangkaan (shortage) kontainer dalam pengangkutan ekspor impor RI.

Depalindo juga menyampaikan masih terjadinya kutipan diluar batas kewajaran oleh agen-agen kapal asing maupun forwarding yang memicu biaya tinggi logistik nasional, dan oleh karena perlu dilakukan mapping serta langkah penertiban.

SLA/SLG Pelindo

Toto mengatakan, Depalindo juga mendesak adanya service level agrement dan service level guarante (SLA/SLG) di seluruh pelabuhan yang di kelola oleh PT Pelindo pasca dilakukan penggabungan BUMN kepelabuhanan itu.

“SLA/SLG layanan kepelabuhan dilingkup Pelindo itu kita minta seragam. Kalau masih ada yang belum bisa memenuhi SLA/SLG, kita akan lihat pelabuhannya yang mana ?. Termasuk soal open stack ekspor di pelabuhan Belawan Sumatera Utara yang sampai saat ini masih memberatkan para eksportir karena hanya diberlakukan 1×24 jam juga kita sudah sampaikan ke Menhub,” paparnya.

Menurut Toto, pada kesempatan itu Menhub meminta Depalindo dan jajaran Ditjen Hubla Kemenhub melakukan benchmark kajian, pelabuhan negara mana yang bisa dijadikan acuan yang notabene sama-sama pelabuhan pengepul seperti Thailand dan Vietnam, dengan melibatkan konsultan idependen.

“Benchmark-nya pelabuhan di Thailand dan Vietnam karena kalau Singapura dan Malaysia itu merupakan pelabuhan
transhipment,” ucapnya.

Pada pertemuan virtual itu, ungkap Toto, juga di singgung soal rencana pelaksanaan uji kelaikan angkutan pelabuhan atau KIR Trucking di Pelabuhan Tanjung Priok yang akan melibatkan lembaga independen seperti Surveyor Indonesia maupun Sucofindo.(Red/rel/*)