Connect with us

Nasional

Kontainer Empty Dikenai Shurcarges, Ini Usulan GPEI Atasi Kelangkaan Kontainer

Published

on

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno.(Foto/ist)


Jakarta, Geosiar.com,– Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan agar bisa bernegosiasi lebih komprehensif dengan pihak mother vessel ataupun main line operator (MLO) sebagai langkah konkret mengurangi kelangkaan (shortage) kontainer dalam pengangkutan ekspor impor RI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (6/1/2022).

Permintaan GPEI itu, lantaran saat ini pelabuhan di luar negeri seperti Pelabuhan Los Angeles dan Long Beach Amerika Serikat, telah memberlakukan aturan bahwa kontainer kosong (empty) yang masih menumpuk selama 9 hari di lapangan kedua pelabuhan itu dikenakan biaya tambahan atau surcharges 100 dollar/bok.

“Jika lebih dari 9 hari dan masih menumpuk maka setelah itu dikenakan surcharges naik lagi hingga 200 dollar perbok. Hal ini dengan asumsi bahwa semua kontainer empty itu harus ditarik teluar. Seharusnya dengan aturan itu tidak terjadi lagi shortage kontainer di dalam negeri,” ujar Benny.

Oleh karenanya, GPEI meminta pemerintah RI melalui Kementerian terkait dapat bicara dengan mother vessel atau MLO untuk mengimbanginya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kontainer di dalam negeri demi kelancaran ekspor dan impor.

MLO yang melayani ekspor impor Indonesia, diharapkan segera menarik peti kemas empty-nya yang over stay tersebut khususnya kontainer berukuran 20 feet (TEUs) termasuk repo kontainer 40 feet (FEUs).

“Sebagaimana diketahui impor kita selama ini di dominasi menggunakan kontainer ukuran 20 feet sedangkan ekspor menggunakan kontainer ukuran 40 feet atau high cube,” paparnya.

Benny mengungkapkan, dibutuhkan langkah konkret dari Kemenhub dan Kemendag terkait pengaturan hal tersebut, dan jika diperlukan dikenakan sanksi kepada MLO yang tidal mematuhinya sehingga alur perdagangan RI tidak mudah dipermainkan oleh pihak pelayaran asing.

Ship Flag Transfer

Benny juga mengemukakan, mendukung kebijakan Ditjen Hubla Kemenhub yang melarangan ship flag transfer (perpindahan bendera kapal) dari kapal kontainer Indonesia disewakan ke luar seperti ke Thailand maupun Vietnam untuk di pakai ke China yang saat ini memengaruhi kinerja angkutan dalam negeri sehingga ongkos angkot domestik ikut naik.

“Kalau persoalan kekurangan kapal kontainer domestik itu tidak bisa dicarikan solusinya ini sangat mengganggu kinerja angkutan domestik. Bisa saja dilakukan diskresi asas cabotage ditinjau kembali agar kapal asing bisa melayaninya,” kata Benny.

GPEI juga menyoroti angkutan batubara oleh kapal tongkang untuk kebutuhan PLN yang klasifikasi tugbout-nya (powernya) minimum dan dinilai membahayakan meskipun costnya murah. “Padahal banyak kapal bendera asing yang memenuhi syarat maksimum (powernya) untuk itu,” ujar dia.(Red/rel/*)