Connect with us

Politik

Drs Hendra DS Minta Kepling Dorong Warganya Bentuk Bank Sampah di Setiap Lingkungan

Published

on

Medan, Geoiar.com – Anggota DPRD Medan Drs H Hendra DS sarankan kepada seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) di kota Medan agar mendorong warga untuk membentuk Bank Sampah di setiap lingkungan masing masing. Kepling diminta supaya merasa tanggungjawab terkait kebersihan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Hendra DS saat menggelar sosialisasi Perda (SosPer) ke XII Tahun 2021 No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolan Persampahan di Jl Jermal XI Lingkungan IV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu sore (4/12/2021).

Selain itu kata Hendra DS yang juga Ketua Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan itu, guna terciptanya kebersihan lingkungan, maka para Kepling agar selalu sosialisasi akan pentingnya kebersihan begitu juga Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolan persampahan.

“Selama ini, masyarakat kurang kesadaran soal menjaga kebersihan agar mewadahi dan membuang sampah pada tempatnya. Kepling harus berkewajiban untuk mengingatkan warga dan memberikan solusi,” ujar Hendra selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan itu.

Selanjutnya, Hendra mengharapkan kepada seluruh Kepling supaya mengumumkan jadwal pengangkutan sampah kepada seluruh wargannya. “Sehingga warga terbiasa jadwal mengeluarkan sampah dari rumah. Tidak seperti selama ini asal letak depan rumah akhirnya berserak dan berjatuhan ke parit,” sebut Hendra selaku anggota Komisi IV DPRD Medan itu membidangi pembangunan dan kebersihan.

Pada kesempatan itu juga, Hendra minta kepada Pemko Medan melalui Lurah supaya memberikan pelatihan kepada warga untuk membentuk Bank Sampah disetiap lingkungan. Dengan pendirian Bank Sampah diyakini akan membantu ekonomi keluarga dan kebersihan pun terjamin.

“Untuk pemberian pelatihan kepada warga terkait penanganan sampah yang baik memang diatur dalam Perda No 6 Tahun 2015,” sebut Hendra.

Selanjutnya, Hendra DS memaparkan dan sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Perda memiliki sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda bagi perorangan maupun badan yang melanggar perda No 6 Tahun 2015.

Dalam isi Perda No 6 Tahun 2015 sudah jelas disebutkan pada BAB XVI, ada ketentuan pidananya yakni pada pasal (1) berbunyi, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Perda No 6 Taun 2015 ini memiliki 37 pasal dan XVII BAB.

Bahkan pada Pasal 13 telah disebutkan Pemko Medan diwajibkan dilakukan pelatihan bidang pengelolaan persampahan. (lamru)