Connect with us

Politik

F Gerindra DPRD Medan Dorong Pemko Kawal Ketat Potensi PAD, Aksi Kejahatan Merajalela di Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Gerindra DPRD Medan menyampaikan sorotan dan kritikan terhadap Pemko Medan atas penetapan R APBD Pemko Medan TA 2022 yang diperkirakan Rp 6,37 Trilyun lebih. Meningkatkan penetapan PAD dari sejumlah sektor, Fraksi Gerindra mendukung penuh menyoroti lamgkah strategi Pemko Medan agar bisa target PAD tersebut.

“Kami mendukung penuh namu Fraksi Gerindra mempertanyakan apa saja langkah dan strategi Pemko Medan untuk bisa meningkatkan capaian PAD dari sektor tersebut,” ujar Siti Suciati.

Hal tersebut disampaikan Siti Suciati SH foto) dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang R APBD Kota Medan TA 2022 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Senin (15///2021). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah dan Rajudin Sagala serta pimpinan alat kelengkapan dewan. Hadir juga Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman (mewakili Walikota) serta beberapa pimpinan OPD Pemko Medan.

Disampaikan Siti Suciati, terkait sisi potensi pendapatan, pos pajak daerah direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar Rp 859 milyar lebih atau 49,76 % bila dibandingkan dengan APBD murni TA 2021. Fraksi Gerindra memberikan dukungan memaksimalkan pendapatan dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, IMB, bumi dan bangunan, BPHTB yang harus terus ditingkatkan.

“Artinya, Pemko Medan harus mengawal ketat potensi dari sisi pendapatan sektor ini, dan hal ini tentu sangat merugikan bagi pendapatan Pemko Medan jika tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang direncanakan,” papar Siti Suciat seraya menekankan Pemko Medan harus benar-benar serius melakukan perkiraan target pendapatan yang terukur, rasional, dan dapat tercapai.

Dilain pihak, Fraksi Gerindra mengkrikit soal program yang telah dibuat atau direncanakan oleh Pemko Medan terkait akselerasi pemulihan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal di Kota Medan. “Program pemberdayaan sosial seperti apa saja yang dimaksud dan apa saja program pembangunan infrastruktur menuju medan berkah, maju dan kondusif yang dimaksud, ” ujar Siti Suciati.

Pada prinsipnya, Fraksi Gerindra sangat mendukung hal tersebut, demi mengembalikan Kota Medan, menjadi kota metropolitan dan masyarakat Kota Medan tentunya ingin melihat kinerja daripada pemerintah kedepan, dan infrastruktur harus benar-benar menjadi prioritas.

Sama halnya dengan penanganan banjir,
Pemko Medan harus memiliki strategi jitu dalam mengatasi banjir. Fraksi Gerindra menghimbau agar infastruktur harus benar-benar diprioritaskan, dan pembuktiannya harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Medan.

Begitu juga terkait penanganan kesehatan dan pendidikan. Fraksi Gerindra mempertanyakan apa saja rancangan program Pemko Medan terkait pelayanan kesehatan sebesar 10 % dan peningkatan pendidikan 20 %. Pelayanan kesehatan apa saja yang akan diprogramkan dan apa saja program dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kota medan.

Seiring mendukung program Pemko Medan, Fraksi Gerindra minta kepada seluruh OPD agar benar-benar menggali potensi guna meningkatkan PAD Pemko Medan dan mendorong agar OPD bekerja sesuai dengan tupoksinya. Fraksi gerindra mendukung gerapan cepat (gercep) Walikota Medan Bobby Nasution dan segera ganti OPD yang dianggap lambat dan tidak mampu bekerja.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra minta Pemko Medan lebih serius dan optimal dalam memperhatikan mutu pendidikan di Kota Medan mengingat proses belajar mengajar PTM sudah dilakukan. Begitu juga pengangkatan Plt Kepala Sekolah harus menjadi perhatian Walikota. Fasilitas dan SDM juga tenaga honorer guru juga harus menjadi perhatian khusus oleh Pemko Medan.

Diakhir pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyoroti soal keamanan. Menurut Fraksi Gerindra, banyak begal, pungli, aksi pencurian ranmor, aksi kriminal dan premanisme membuat Kota Medan tidak nyaman.

Pemko Medan harus bekerja sama dengan aparat Polisi termasuk juga permasalahan Narkoba. Pemko Medan harus punya program penyuluhan terkait pemberantasan Narkoba, jangan hanya infastruktur saja yang dibangun tetapi generasinya rusak.

Fraksi gerindra menghimbau kepada aparat penegak hukum khususnya Polrestabes Medan untuk segera menindak para pelaku kejahatan yang sudah merajalela di Kota Medan. (lamru)