Connect with us

Ekonomi

Depalindo dan GPEI Sumut Desak Benahi Cost Logistik di Luar Pelabuhan & Soroti Kelangkaan BBM

Published

on

Ketua Depalindo dan GPEI Sumut Drs Hendrik Sitompul MM. (Foto/ist)

Medan, Geosiar.com,– Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Sumatera Utara (Sumut) Drs Hendrik Sitompul MM, menyoroti masih terjadinya biaya tinggi logistik sekarang ini yang justru dipicu aktivitas dan layanan di luar pelabuhan, seperti di pelayaran, depo empty dan aktivitas transportasi/distribusi logistik.

Oleh karena itu, Depalindo meminta komponen biaya yang diluar pelabuhan itu bisa segera di minimalisir guna menekan cost logistik dan mendongkrak daya saing komoditi nasional.

Lebih jauh kata Hendrik, dengan telah dilakukannya penggabungan atau merger PT Pelindo, fokus saat ini seharusnya bagaimana upaya menekan biaya-biaya di luar pelabuhan tersebut.

“Depalindo sangat mendukung apa yang menjadi keputusan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN dengan adanya merger Pelindo itu. Harapannya kinerja Pelabuhan bisa ditingkatkan dan service level agreement/service level guarated (SLA/SLG) diseluruh pelabuhan yang dikelola operasikan Pelindo bisa ditingkatkan lagi,” kata Hendrik di Medan, Sabtu (16/10/2021).

Begitupun, lanjut Hendrik, jika dicanangkan bahwa dengan adahya merger Pelindo itu bisa menekan high cost sektor logistik saat ini rasanya sangat tidak relevan.

Sebab, imbuhnya, Pelindo hanya salah satu bagian dari seluruh mata rantai aktivitas logistik, dan banyak aktivitas diluar pelabuhan yang tidak terkontrol.

“Misalnya biaya Terminal Handling Charges (THC) yang dikutip pelayaran asing justru lebih besar ketimbang biaya container handling charges (CHC) yang dikutip pihak operator pelabuhan di Indonesia. Padahal pelayaran tidak melakukan investasi apapun di pelabuhan. Biaya tinggi logistik lainnya juga terjadi di depo empty di luar pelabuhan yang mengutip biaya lift on-lift of (Lo-Lo) justru lebih tinggi dibanding dengan biaya di dalam pelabuhan,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Hendrik, Depalindo meminta instansi terkait perlu melakukan pemetaan yang terukur dengan melibatkan pelaku usaha dan stakeholders, terkait untuk membenahi sektor logistik khususnya terhadap aktivitas di luar pelabuhan guna mewujudkan efisiensi layanan logistik di Indonesia sehingga bisa berkompetisi dengan negara tetangga.

Kelangkaan Solar

Hendrik, yang juga Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Sumut itu, juga mengatakan penyebab pembengkakan biaya logistik lainnya juga kerap terjadi pada saat kegiatan distribusi atau transportasi, lantaran truk pengangkut barang di sejumlah daerah kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) Solar.

Bahkan, tegas Hendrik, pihaknya telah menerima laporan dan pengaduan masih terjadi angkutan barang harus antri solar berhari-hari di jalan lintas Sumatera, termasuk hingga memasuki kawasan Belawan Medan yang merupakan akses Pelabuhan di Sumut.

“Apakah kelangkaan Solar itu karena kuota solar subsidi sudah tipis, makanya semua SPBU di batasi jatah solarnya, sehingga supply solar subsidi jadi berkurang drastis ?,” tanya Hendrik.

Dia mengingatkan membatasi supply solar sangat berbahaya, karena secara tidak langsung berpotensi mengganggu roda perekonomian nasional akibat tersendatnya aktivitas distribusi logistik dan arus barang.

“Solusinya, Depalindo dan GPEI menyarankan agar penggunaan solar subsidi hanya untuk mobil umum (plat kuning) saja, sehingga beban subsidi BBM jenis tersebut bisa dikurangi,” pungkas Hendrik. (Red/*)