Connect with us

Ekonomi

Ketua GPEI Sumut : Efek Kontainer Langka, Tarif Ocean Freight Naiknya Gila-gilaan

Published

on

Ketua Depalindo Sumut Drs Hendrik Sitompul MM. (Foto/ist)

Medan, Geosiar.com,– Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut Drs Hendrik Sitompul MM berharap, agar Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kementerian terkait, segera menangani kasus kelangkaan kontainer yang telah berdampak kepada naiknya tarif ocean freight.

Hendrik, yang juga Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Sumut itu
menjelaskan, meroketnya ocean freight di tengah kelangkaan peti kemas sudah tak terkendali lagi karena hingga mencapai 500 persen hampir di seluruh rute pelayaran utama. Naiknya ocean freight, jelas menghambat ekspor nasional yang saat ini sedang menggeliat dan diminta oleh Kepala Negara untuk digenjot.

“Kami meminta pemerintah seperti India dan Thailand dan lainnya campur tangan kita juga punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha [KPPU]. Tapi pemerintah juga harus campur tangan. Kami berharap pemerintah juga bisa mengundang para liner seperti India mereka memberikan sanksi harus bisa menyediakan jumlah minimal kontainer kalau tidak izin berlayarnya nggak keluar,” tegas Ketua Depalindo Sumut Hendrik menjawab wartawan di Medan, Kamis (7/10/2021)

Lebih jauh kata Hendrik, GPEI telah berkoordinasi kepada negara lainnya yang tergabung dalam Asia, Eropa dan Amerika shipping council dalam menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bahkan Presiden AS juga akan melakukan penyelidikan terkait dengan persaingan usaha karena berkaitan dengan tarif peti kemas yang membebani para pelaku.

“Para Liner beroperasi kapal di kita harus memenuhi kebutuhan minimal peti kemas di tempat kita supaya tidak kesulitan. Ini seperti permainan, kargo kita semua keblok. Sama saja ekspor ke barat terhenti. Ini mestinya pemerintah campur tangan. Ini sudah rapat bersama negara lain tapi kami belum lihat ada concern dari Kementerian kita. Makanya kami mendesak Presiden supaya memberikan instruksi,” jelasnya.

Menurutnya apabila kondisi saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan penyelidikan dibandingkan, sampai tahun depan pun persoalan ini masih belum ada solusinya.

“Ini masih harus dibedah. Kalau enggak dilihat ada enggak ada action apa-apa mereka makin seenaknya. Ocean freight kan naiknya udah gila-gilaan. Rata-rata kisaran 500 persen menjadi ribuan dollar dari sebelumnya ratusan dollar AS,”imbuhnya.

Dia memaparkan kerugian yang dialami pelaku sudah sangat besar dari sisi nominal akibat barang yang tertunda berangkat dan menumpuk seperti yang terjadi di Sumut, Bali dan Jawa Timur karena tidak tersedianya peti kemas. Apalagi dengan meroketnya ocean freight para pembeli juga pada akhirnya tidak mau membayarnya.

Imbasnya, barang yang tak dibayar juga batal diberangkatkan. Kerugian ini terjadi bagi sejumlah industri nasional karena sudah memproduksi barang tetapi batal berangkat dan tak dibayar dibayar. Menurutnya, aksi yang tegas perlu diambil oleh Kementerian Perhubungan karena sebagai pihak yang berwenang memutuskan kapal keluar masuk wilayah Indonesia. (red/* )