Connect with us

Ekonomi

Kelangkaan Kontainer, Depalindo Pesimis Efektivitas Pembentukan Indonesian SEA untuk Solusi Ekspor

Published

on

Toto Dirgantoro, Ketua Umum Depalindo. (Foto/ist)


Jakarta, Geosiar.com,- Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) menyoroti pembentukan Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA) sebagai salah satu solusi kelancaran ekspor akibat ketidaktersedian space kapal dan kontainer.

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro, mengatakan, imbas Pandemi Covid-19 terhadap sektor angkutan laut dan logistik global saat ini memang tidak bisa dilakukan upaya apapun, dan semua negara hanya bisa bersikap menunggu sampai kondisi Covid betul-betul mereda sehingga pergerakan kapal global kembali normal.

Disisi lain, ujarnya, pelayaran nasional hingga kini tidak memiliki kontainer untuk keperluan ekspor nasional.

“Kalau masalah ketiadaan space kapal kita harus sama-sama pelajari. Kondisi ini menimpa secara global bukan cuma Indonesia. Bahkan di Long Beach sendiri kapal semua harus menunggu sampai 8 hari, belum dinegara lainnya juga demikian. Sehingga kargo kita bertumpuk akibat ritase kapal tidak berputar. Bisa dibayangkan kondisi itu ini karna Pandemi Covid -19 yang masih berlangsung saat ini. Begitu juga yang terjadi di Singapura semua kapal antre,” ucap Toto Dirgantoro, Senin malam (27/9/2021).

Toto yang juga merupakan Sekjen Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) itu menjabarkan, sekalipun saat ini RI menyiapkan kapal melalui program Indonesian SEA untuk angkutan ekspor nasional, kapal-kapal tersebut tetap harus menunggu sandar dan pelayanan di beberapa negara tujuan ekspor akibat antrean yang belum terurai.

“Apalagi China juga gencar memperbanyak kapal kapalnya, tetapi di pelabuhan negara itu juga pelayanan masih antre. Jadi, saya berpandangan tidak ada solusi soal ini sampai ini (antrean kapal) terurai sampai tidak ada lagi kapal yang menunggu lama di beberapa pelabuhan global. Dan sekalipun kita ada aliansi pelayaran nasional untuk itu, saya yakin sulit mengatasi situasi ini karena ini dialami oleh hampir semua negara,” paparnya.

Oleh sebab itu, Depalindo san GPEI menyarankan supaya Kementerian Perhubungan melakukan pemetaan terlebih dahulu, berapa lama waktu tunggu kapal di China, Long Beach, Kaisung dan Senzen maupun di Singapura guna mengurai persoalan keterbatasan space kapal dan kontainer untuk ekspor nasional.

Dengan pemetaan tersebut, kata Toto, akan bisa diketahui waktu perputaran kapal-kapal yang biasanya melakukan pengangkutan ekspor dari Indonesia ke beberapa tujuan negara itu.

“Kami juga mendengar di luar negeri banyak pelayaran sedang bangun kapal saat ini tetapi baru akan kelar pada 2022 dan 2023. Padahal kondisi kelangkaan space kapal dan kontainer global ini juga dialami hampir semua negara di dunia. Sebenarnya kontainer ada tetapi kapalnya yang tidak ada karena waktu perputaran kapal lama,” ucap Toto.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik untuk kegiatan ekspor melalui pembentukan program Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA) kepada para pelaku usaha.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan saat ini dibutuhkan berbagai langkah konkret dan sinergi yang baik antara Pemerintah bersama seluruh stakeholder pelayaran nasional untuk memastikan pelayanan distribusi ekspor barang tidak terhambat.

Pemerintah pun mengusulkan salah satu upaya yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik untuk kegiatan ekspor lewat Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA).

Dia menjelaskan program ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan pelayaran nasional, dengan membentuk sebuah aliansi perusahaan pelayaran nasional, yang bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh kapal asing.

Adanya hambatan distribusi logistik untuk kegiatan ekspor, khususnya yang terjadi semenjak pandemi Covid-19, disebabkan karena beberapa hal yaitu: terjadinya kelangkaan kontainer, melambungnya ocean freight, serta tidak tersedianya ruang muat di atas kapal. Untuk itu, Pemerintah RI ingin mengurangi ketergantungan terhadap operator internasional.(rel/red)