Connect with us

Nasional

Kesebelasan Komnas HAM KO, PMPHI : Segera Bubar dan Jangan Lagi Bermanufer

Published

on

Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat. (ist)

Medan, Geosiar.com,- Korwil Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat meminta, agar kelompok kesebelasan Komnas HAM, Ombudsman, Eks Pimpinan KPK, ICW serta Pakar, yang menyerang Presiden dan Ketua KPK agar segera bubar, jangan lagi bermanufer membuat issu seolah olah Presiden melanggar UU masalah TWK KPK.

“Kalau memang ada Pesan Sponsor, Aktor untuk membuat tontonan Lawak, Lelucon kami minta agar dihentikan segera, jangan lagi buat Kegaduhan yang mempermalukan diri sendiri atau lembaga Negara. Dalam masalah TWK KPK, Presiden sudah jelas tidak mau melanggar Konstitusi, UU dan mempercayai MK dan MA,” tegas Gandi kepada wartawan di Medan, Senin (6/9/2021).

Lebih jauh kata Gandi, terkait berita ” Komnas HAM: Jangan sampai publik anggap jokowi enteng soal pelanggaran di republik”. Hal ini menurut Gandi, tindakan konyol, bodoh seolah olah Presiden itu Bodoh tidak tau UU dan seperti penghinaan kepada Presiden yang jelas taat kepada UU.

“Masalah serangan yang terus menerus ke Ketua KPK Firli Bahuri dan Presiden yang dilakukan kesebelasan itu, benar benar sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat luas. Kami bisa menduga mau menggulingkan Presiden, yang dimanfaatkan para Politisi yang tidak senang dengan Presiden Jokowi dan bisa juga mereka sangat ketakutan kepada pribadi Firli, yang tidak bisa dipengaruhi untuk kerjasama melakukan Kejahatan,” tambahnya.

Gandi menduga, kesebelasan itu ada terlibat dalam kejahatan Korupsi/Pencuri misalnya pertanggungjawaban Rp 96 M bantuan LN yang melibatkan KPK, sampai sekarang belum jelas. “Jadi mereka mereka itu selalu menyajikan, seolah hanya merekalah dengan yang tidak Lulus ujian, manusia yang menyelamatkan Indonesia dari Korupsi. Itu lelucon yang sangat merugikan. Kami semakin bangga kepada Ketua KPK yang tidak merobah Prinsipnya, tanpa didesak Publik bekerja sesuai UU yang berlaku tidak pernah berpikiran kelompok, kalau salah ya salah,” tegasnya lagi.

Gandi mencontohkan, seperti masalah Walikota Tanjung Balai yang terlibat KPK dan Wakil ketua DPR RI, akan dituntaskan sesuai dengan UU. “Dia tidak perduli dengan siapapun. Janji Firli sesuai dengan janji Polisi, dengan perpaduan Kepribadiannya yang sudah terlatih sejak Sekolah Dasar (SD). Tidak mungkin Firli menjual Kepribadiannya hanya untuk membela Azis Syamsudin Wkl Ketua DPR RI dan wakil ketua KPK dengan jajarannya. Jadi dengan tidak Lulusnya kelompok kesebelasan tersebut tidak menghalangi Firli Ketua KPK bekerja melaksanakan UU,” tambahnya.

Gandi menduga, kesebelasan itu akan terus melancarkan serangan kepada Presiden, bisa dengan mengganti jurus atau pemain. Namun Gandi berharap, agar mereka menghentikan niat jahat dan menghormati UU serta melaksanakannya. Tidak perlu takut apabila suatu saat diperiksa Firli karena dugaan korupsi atau pencurian. Masalah kasus di Tanjung Balai dan Wakil ketua DPR RI tidak akan terpengaruh kinerja KPK.

“Firli orang yang tangguh, berprinsif dan berkepribadian, tidak membela yang salah tapi membela yang benar. Walaupun pahit dan sakit. Kesebelasan Komnas HAM KO ke KETUA KPK, UU harus didukung, karena Ketua KPK kerja, kerja, kerja sesuai UU tidak berkoarkoar seperti Musang berbulu Domba. Masalah Azis Syamsuddin di kasus Walikota Tanjung Balai pasti dituntaskan Firli sesuai ketentuan Hukum dan UU,” pungkasnya.(rel/red)