Connect with us

Sumut

Terkait 57 Eks Pegawai KPK Surati Presiden, PMPHI Nilai Menunjukkan Kebodohan

Published

on

Medan, Geosiar.com,- Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Drs Gandi Parapat mengatakan, terkait 57 eks Pegawai KPK mengirim Surat ke Presiden Jokowi “Angkat Kami Menjadi ASN”. Sebaiknya memohon ke Presiden agar BKN menerima Pegawai untuk tahun 2022 atau testing ASN.

“Mereka ikut test aja, dan minta rekomendasi Presiden. Dari pada mereka sekarang merengek rengek berdasarkan dukungan Komnas HAM dan Ombudsman. Mereka sudah semakin menunjukkan keangkuhan atau kebodohan,” tegas Gandi kepada wartawan di Medan, Selasa (24/8/2021)

Masalah ASN, lanjut Gandi, Presiden sudah memberi tugas kepada BKN. “Berarti tidak urusan Presiden. Sudah tidak Lulus dan TMS untuk jadi ASN. Apa bisa diangkat jadi ASN..?,” tanya Gandi.

Dijelaskan, kalau sudah TMS, seharusnya berhenti karena bukan ASN, Pegawai KPK kan ASN. “Inilah salah satu keangkuhan yang merupakan kebodohan. Saya mohon kepada ke 57 yang masih mengaku pegawai/staf KPK agar sadar, malu dan taat terhadap UU /hukum yang berlaku, jangan merasa paling hebat,” tegasnya.

Menurut Gandi, KPK pasti akan lebih sukses tanpa yang 57 TMS tersebut, diharapkan kepada orang orang ataupun lembaga/badan berhentilah membuat kegaduhan di KPK. Seolah tanpa 57 orang yang TMS, KPK lumpuh. “Tanpa orang itu, KPK sudah semakin berprestasi, walaupun sejak dilantik Pimpinan KPK banyak kali tantangan,” tambahnya.

Gandi menghimbau, kepada 57 orang yang merasa super, sebaiknya menjadi Pengusaha, misalnya jual Paket atau menjadi Komisaris BUMN minta kepada Menteri, atau ke Komnas HAM dan Ombudsman sambil belajar biar lulus tahun 2022 testing lagi di KPK. “Tapi syukur juga ada 57orang itu dan kelompoknya membuat hiburan menambah immun, karena beribu orang yang tertawa terhibur atas tontonan yang mungkin ada sutradara atau sponsor untuk menggairahkan mereka bermain mengganggu Presiden RI,” katanya.

Kalau masalah surat lanjut Gandi, kemungkinan hanya ke Tuhan yang belum sampai. “Kami sangat yakin pak Jokowi tidak akan terjebak karena pengaruh Komnas HAM dan Ombudsman kecuali BKN berobah,” katanya.

Untuk diketahui, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menduga bahwa penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung penyingkiran pegawai KPK dilakukan secara terencana. Ia menyebut ada sejumlah upaya yang dilakukan dalam penyiapan TWK ini menyimpang dari prosedur.

“Komnas HAM sudah belajar menduga, bahwa penyelenggaraan Test Wawancara Kebangsaan (TWK) yang berujung penyingkiran pegawai KPK dilakukan secara terencana, Inilah salah satu membuat lucu,” pungkas Gandi. (red/rel)