Connect with us

Hukum

Gandi Menduga KOMNAS HAM dan OMBUDSMAN Kelompok Mafia Koruptor

Published

on

Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat. (Foto/ist)

Medan, Geosiar.com,- Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat menilai, desakan agar ketua KPK melantik atau mengaktifkan 57 yang TMS, tidak lulus menjadi ASN. Suatu tindakan bodoh dan jebakan untuk menghancurkan KPK dan menjebloskan Firli Bahuri.

“Kami curiga Komnas HAM dan OMBUDSMAN kelompok mafia Koruptor yang ingin merusak bangsa dan negara ini. Mereka mengekspos akan melapor ke Presiden tentang kesalahan ketua KPK atas tidak lulusnya orang orang nya oleh BKN menjadi ASN di KPK,” tegas Gandi kepada wartawan di Medan, Senin (23/8/2021) pagi.

Hal itu, lanjut Gandi, membuat gambaran agar Presiden melanggar Konstitusi, karena Ketua KPK tidak mau terjebak melanggar Konstitusi. “Sangat luar biasa otak mereka untuk menjerumuskan Presiden, dengan bangganya memaparkan kelemahan BKN. Atau apa KOMNAS HAM dan OMBUDSMAN sudah merangkap tugas BKN?, Sehingga mereka menciptakan kegaduhan,” tegasnya.

Lebih jauh kata Gandi, mereka ingin menggiring opini seolah ketua KPK Penjahat besar negara. Kenapa mereka menciptakan seolah Ketua KPK tidak taat hukum. Sementara, terkait peralihan staf KPK menjadi ASN sedang berproses di MK dan MA. “Kenapa orang pintar tersebut menjadi bodoh. Sebagai konsekwensi negara hukum, maka Hukum harus diletakkan sebagai Panglima. Semua proses diluar Hukum harus dihentikan.,” tegasnya.

Dalam UUD 1945, lanjut Gandi, Kekuasaan Kehakiman bersifat independen bebas dan merdeka. Wujud nyata independensi kekuasaan Kehakiman tercermin dalam setiap putusan majelis Hakim, yang diawali dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. “Jadi kami sangat yakin ketua KPK tidak akan tunduk kepada Komnas HAM, Ombudsman, Kelompok tertentu tapi akan tunduk ke UU, Hukum yang berlaku dan pasti ingat kepada sumpah jabatan yang dilegalkan,” katanya.

Gandi berharap, agar Hukum dijadikan sebagai Panglima dan hentikan Kegaduhan. Masyarakat luas jangan biarkan Ketua KPK digiring melakukan pelanggaran UU, dukung KPK agar fokus mengembalikan uang negara dari tangan Koruptor, jangan biarkan KOMNAS HAM dan Ombudsman bertindak salah.

Terkait KPK mau merekrut tenaga dari mantan koruptor, hal itu menurut Gandi, sudah urusan KPK, maju mundurnya KPK itu tergantung UU dan Pimpinan KPK yang memakai UU itu. “Jadi, tidak urusan orang luar, yang berprestasi yang diidolakan kelompok tertentu tidak Lulus bukan KPK yang membuat, tapi yang berhak yaitu BKN. Jadi semua pihak harus mendukung itu untuk tercapai harapan publik,” harapnya.

“KPK melaksanakan Perintah UU, bukan keinginan Ketua KPK atau Pimpinan melakukan Pembersihan pegawai,” pungkasnya.(rel/red)