Connect with us

Nasional

Hak Prerogratif Presiden Memilih Panglima TNI, Andika dan Yudo Margono Calon Kuat

Published

on

Jakarta, Geosiar.com, – Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Komunikasi Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa pun Panglima TNI baru pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. “Kita tunggu saja, pasti dipilih yang terbaik,” ujarnya dalam pesan pendek, Jumat, 18 Juni 2021.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Sesuai aturan, calon penggantinya adalah jenderal bintang empat. Saat ini, ada tiga jenderal bintang empat yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa; Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo; dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksaman Yudo Margono.

Dari ketiga nama itu, sejumlah anggota Komisi Pertahanan DPR menyebutkan Andika dan Yudo menjadi calon kuat pengganti Hadi. Musababnya, Fadjar dinilai sulit menjadi Panglima TNI karena sama-sama berasal dari Angkatan Udara dengan Hadi.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, mengungkapkan ada sejumlah pekerjaan besar yang menanti bagi siapapun yang menjabat sebagai Panglima TNI. Menurut Bobby, hal utama yang akan menjadi pekerjaan besar bagi Panglima TNI baru adalah mewujudkan visi Presiden Joko Widodo.

Poros maritim merupakan gagasan Jokowi sejak ia maju sebagai calon presiden pada 2014 lalu. Poros maritim sendiri berupa gagasan yang menyambungkan konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, serta perbaikan transportasi laut.

Selanjutnya, Bobby menuturkan, Panglima TNI baru juga mempunyai pekerjaan besar untuk menguatkan postur pertahanan yang menyesuaikan dengan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Selain itu, juga mendukung upaya pemulihan Covid-19 yang merupakan salah satu langkah menjaga stabilitas keamanan nasional.

Mengenai sumber daya manusia di ruang lingkut TNI, menurut Bobby, Panglima TNI baru juga harus memperbaikinya dengan mengoptimalkan struktur organisasi yang dibentuk Panglima TNI Hadi Tjahjanto. “Soal SDM, dengan regulasi terakhir bisa teratasi dalam periode sampai 2024,”.(tmp/red)