Connect with us

Politik

Ulang Tahun, PHI Ajak Warga Pulihkan Lingkungan Hidup dan Demokrasi di Indonesia

Published

on

Geosiar.com,- Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni 2021) dan Hari Ulang Tahunnya ke-9, Partai Hijau Indonesia (PHI) mengajak warga membangun impian baru dan mencipta-ulang kekuatan politik untuk memulihkan krisis lingkungan hidup dan demokrasi yang semakin parah. Ajakan ini disampaikan oleh seluruh anggota Presidium Nasional PHI, yakni: Dimitri Dwi Putra, Kristina Viri, John Muhammad, Roy Murtadho dan Taibah Istiqamah.

Menurut Dimitri Dwi Putra, pesan “Reimagine, Recreate, Restore” yang menjadi tema dunia untuk tahun ini sangat sesuai dengan semangat dan esensi dari PHI. Menurut anak muda yang belum genap berusia 30 tahun ini, “Kita tidak akan pernah bisa membersihkan apapun dengan sapu yang kotor atau memperbaiki apapun dengan perkakas yang rusak dan berkarat. Lingkungan hidup yang semakin rusak dan demokrasi yang kotor membutuhkan kekuatan politik baru dengan cara baru.”

Menambahkan pernyataan Dimitri, Kristina Viri menjelaskan mengapa ada banyak inovasi dalam organisasi PHI. Menurut Ibu yang tengah menyelesaikan studi pasca sarjananya, ”Ikhtiar PHI pada kepemimpinan kolektif-kolegial, afirmasi kepemimpinan politik pada kelompok muda dan perempuan, memuliakan konsensus dan transparansi dalam pengambilan keputusan, penerapan pendekatan holakrasi dan heterarki bukanlah gaya-gayaan. Kami percaya bahwa budaya politik baru harus diciptakan. Memang jadi berat tantangannya tapi ini kudu dilakoni (dipraktikkan).”

Tantangan yang berat ini semakin berlipat ganda karena pulihnya lingkungan hidup dan demokrasi menuntut perubahan pada sumbu kekuasaan, sementara sumbu kekuasaan tidak memahami pentingnya menghindari malapetaka iklim di 2030 karena suhu bumi akan melewati ambang batas aman kenaikan 1.5 derajat celcius.

Sumbu kekuasaan yang maksud, kata Roy Murtadho tercermin dari sikap Presiden Joko Widodo dalam menghadapi krisis iklim dunia, terutama saat Presiden menuding adanya proteksionisme berdalih isu lingkungan hidup pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Pertumbuhan Hijau dan Tujuan Global 2030 lalu (31/5) karena banyak negara-negara yang menolak menerima minyak sawit dan batubara dari Indonesia.

“Sikap defensif Presiden terhadap industri kotor seperti sawit dan batubara sudah nampak sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (22/4/). Ini menunjukkan Presiden masih keliru memahami krisis iklim. Presiden masih terus menjajakan Indonesia dengan bisnis kotornya, sementara dunia tengah meninggalkannya.”

Menurut pendiri Pesantren Ekologis Misykat Al-Anwar, Bogor ini, resistensi Presiden tersebut tidak hanya mengecilkan peran Indonesia di dunia, namun menjadi ancaman terhadap lingkungan hidup nasional karena kita semakin jauh pada transisi pemulihan iklim. Apalagi, UU Cipta Kerja yang jelas-jelas tengah merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan buruh malah dipromosikan untuk mendatangkan investasi.

“Krisis iklim telah mengubah segalanya. Termasuk pasar dan kapital. Tren menunjukkan peningkatan modal dan pasar yang menginginkan produk yang lebih adil dan rendah karbon. Presiden melawan arus ini dan secara serampangan menilai krisis iklim hanyalah persaingan dagang dunia dengan dalih lingkungan hidup.”

Sementara itu, bagi John Muhammad, lonceng kedaruratan krisis demokrasi dan lingkungan hidup sudah berdentang berkali-kali dan semakin keras.

“Krisis lingkungan hidup kita ini kompleks. Dia berkelindan dengan krisis demokrasi yang salah satunya adalah pemberantasan korupsi.”

Lagi-lagi, menurut John, ini tercermin dari sikap Presiden Joko Widodo. Baginya, dalam praktik penghancuran terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak revisi UU KPK hingga munculnya Tes Wawasan Kebangsaan, tangan Presiden ikut kotor. “Karena, setidaknya, Presiden membiarkan situasi ini.”

Eksponen 1998 ini menilai pemulihan KPK membutuhkan kekuatan politik yang kuat. “Meski mampu digerakkan, sumbu kekuasaan tidak akan pernah bisa diganti dari pinggir dan kejauhan. Kita memerlukan kekuatan politik baru untuk menembusnya. Jika tidak, KPK akan terus dihancurkan.”

Selain itu, secara khusus, John juga mengingatkan besarnya respect PHI pada Novel Baswedan dan para teladan masyarakat sipil lainnya..

“Kita harus terus membela mereka. Empat tahun yang lalu, 2017, bersamaan dengan HUT PHI, kami memberi penghargaan kepada LBH Jakarta, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Watchdoc, I Wayan Gendo Suardana dan Novel Baswedan. Mereka bukan sekadar penerima penghargaan melainkan teladan bagi masyarakat sipil untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, adil dan lestari. Kita tentu sedih, kecewa dan marah tapi kita harus sadar masalahnya ada di sumbu kekuasaan.”

Di tengah banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat sipil ini, Taibah Istiqamah mengingatkan seluruh anggota dan mengajak warga untuk fokus pada tantangan riil dalam memulihkan Indonesia, yakni: administrasi politik. “Tenggat waktu PHI untuk mendaftarkan sebagai Partai Politik dan ikut Pemilu semakin sempit. Kita masih butuh banyak dukungan untuk lolos.”

“PHI adalah lengan politiknya masyarakat sipil, jadi kalau masyarakat sipilnya tidak aware terhadap tantangan politik elektoral maka lengan politik ini akan sulit menciptakan perubahan. Waktu kita hanya beberapa bulan. Jika dalam beberapa bulan ini, kita bekerjasama dengan sungguh-sungguh maka Insya Alloh, target tersebut akan tercapai.”

Menutup rilis dan mewakili PHI, Taibah mengucapkan, “Selamat Hari Lingkungan Hidup! Selamat Ulang Tahun Partai Hijau Indonesia! Dan Panjang Umur Perjuangan”

Jakarta, 5 Juni 2021
Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia: Taibah Istiqamah, Kristina Viri, Roy Murtadho, John Muhammad dan Dimitri Dwi Putra.

Demikian Press Rilis yang diterima Redaksi Geosiar.com, pada hari Sabtu, (5/6/2021). (rel/red)