Connect with us

Daerah

Gubernur Sumatra Utara Diminta Perintahkan Pasang Plang Proyek Ditahura Bukit Barisan

Published

on

Salah satu lokasi pembangunan proyek pemerintah tanpa adanya plang papan informasi proyek ditahura bulit barisan kabupaten karo provinsi sumatra utara

Tanahkaro – Geosiar – Berbagai item kegiatan pelaksaanaan pembangunan dilokasi Taman Hutan Raya (Tahura) bukit barisan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Aneka industri dan jasa Provinsi sumatra utara tidak memasang papan informadi plang proyek dan terkesan sengaja “Simpan” informasi pelaksaanaan pembangun agar tidak diketahui Publik.

Amatan awak media dilokasi pembangunan melihat adanya item item pekerjaan yang sedang berlangsung, namun tidak ditemui adanya papan informasi terkait siapa pelaksana dari pembangunan tersebut dan tidak juga diketahui besaran anggaran beserta sumber anggaran dari seluruh item – item kegiatan pembangunan.

Dengan tidak diketahuinya kontraktor rekanan sebagai pelaksana kegiatan ditahura bukit barisan, selanjutnya awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Direktur Perusahaan Daerah Aneka industri dan jasa provinsi sumatra utara, Reni maysarah melalui Aplikasi nomor selulernya, selasa (9/3).

Awak media mempertanyakan alasan tidak dipasangnya papan informasi plank pelaksanaan proyek pembangunan dilokasi tahura sekaligus mempertanyakan apa saja item item kegiatan yang sedang berlangsung dan apakah pembangunan dilakukan dari yang tidak ada menjadi ada, agar dapat diketahui sesuai dari perencanaan dan tata kelola Kawasan Hutan atau tidak.

Namun hingga berita ini dipublikasi, Reni maysarah sebagai Direktur Pengelolaan Tahura Bukit Barisan enggan menjawab pertanyaan konfirmasi awak media terkait seluruh item item kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung dimasa pandemi covid-19 ini.

Terkait Tidak adanya Pemasangan papan nama proyek dilokasi pembangunan Tahura Bukit Barisan tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau Kinerja Pemerintah (KPKP) Kabupaten karo ikuten Sitepu menyayangkan hal itu terjadi pada pelaksaanaan proyek pembangunan milik pemerintah.

Berarti pengawas lapangan dari kegiatan proyek penerintah itu juga sengaja tidak bekerja, sehingga implementasi Azaz transparansi tidak dapat terwujud dengan baik, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta mengawasi segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, ujar ikuten.

Pemerhati Pembangunan dikabupaten karo, Soni husni Ginting menambahkan bahwa pihak pemerintah seharusnya menghargai adanya peraturan dan Undang – Undang, seperti (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proyek tanpa plang nama proyek juga dapat dikategorikan melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang karena tidak melaksanakan ketentuan, maka kami minta kepada Gubernur Sumatra utara dapat segera memerintahkan kepada kepala organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait dapat segera memasang papan plang nama proyek sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kami juga sangat berharap agar papan Informasi pada papan nama proyek memuat tentang nama proyek, nomer kontrak proyek, nilai anggaran, sumber anggaran, volume pekerjaan, masa pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana dan nama konsultan pengawas, pinta Husni Ginting./edy surbakti