Connect with us

Nasional

Penjelasan SBY, Terkait KLB PD Sumut Ilegal

Published

on

SBY. (Foto/dok)

Jakarta, Geosiar.com,- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) tidak sah. Dia menegaskan kongres tersebut tidak memenuhi persyaratan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Presiden keenam Republik Indonesia itu menjelaskan beberapa persyaratan penyelenggaraan KLB di AD/ART Partai Demokrat tidak terpenuhi. Di mana, dalam AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan menyatakan kongres ataupun KLB seharusnya menjadi domain atau kewenangan majelis tinggi partai.

“Karenanya segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan ilegal atau melawan hukum, mari kita lihat apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum,” ucap SBY dilihat dalam akun Youtube miliknya, Jumat (5/3/2021).

Menurut AD dan ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4, ujar SBY, disebutkan KLB dapat diadakan atas permintaan salah satunya majelis tinggi partai atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pimpinan daerah dan setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.


“Mari kita uji sekarang apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum. Ingat, negara Indonesia adalah negara hukum pada Pasal 1 UUD 1945. Majelis tinggi partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang tidak pernah mengusulkan kongres luar biasa. Jadi syarat pertama sudah gugur,” katanya.

Kemudian, sambungnya, pengusul KLB minimal harus dua pertiga dari 34 pimpinan daerah. Tapi kenyataannya, beber SBY, tidak ada satupun pimpinan daerah yang mengusulkan KLB. Dapat diartikan, persyaratan kedua kembali tidak terpenuhi.

“Kemudian, dewan pimpinan cabang yang mengusulkan KLB minimal satu per dua dari 514 DPC, kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan berarti hanya 7 persen DPC yang mengusulkan dari yang seharusnya minimal 50 persen. Jadi tidak memenuhi syarat,” tuturnya.

Kemudian, mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI ini menjelaskan usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan ketua majelis tinggi partai, yang di mana jabatan itu dipegang olehnya. SBY menegaskan dirinya tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksanaan KLB di Deli Serdang.

“Jadi syarat keempat pun tidak dipenuhi kesimpulan besarnya adalah semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB Ini benar-benar tidak sah dan ilegal,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen.(IN/red)